Yogyakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta program Gerakan Pangan Murah (GPM) di 78 titik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dimanfaatkan untuk mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang masih rendah.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono saat peluncuran Gerakan Pangan Murah (GPM) di Yogyakarta, Jumat, menyebutkan dari target Juli-Desember 2025 sebanyak 61,4 ribu ton beras SPHP di DIY, baru terealisasi sekitar 12,7 ribu ton atau 20 persen.
"Tentu dengan 78 titik secara serempak ini bisa memaksimalkan penyaluran SPHP beras," ujar dia.
Baca juga: Bapanas sebut program SPHP turunkan harga beras di 148 kabupaten/kota
Ia mengatakan realisasi penyaluran beras SPHP secara nasional juga masih rendah, baru sekitar 15,5 persen atau 233 ribu ton dari target 1,3 juta ton.
"Catatan kami, memang masih sangat rendah. Ini yang perlu ditingkatkan bersama," katanya.
Maino menyampaikan bahwa GPM merupakan strategi pemerintah dalam mengendalikan inflasi.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2025, inflasi nasional tercatat 2,31 persen, sementara DIY sedikit lebih tinggi yakni 2,33 persen.
Baca juga: Pengamat: Mekanisme penyaluran operasi pasar beras SPHP harus diubah
"Kalau kita lihat catatan nasional, penyumbang inflasi terutama adalah bawang merah, beras, dan ikan. Sementara DIY, catatan BPS itu adalah tomat, cabai rawit, dan telur," ujar dia.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan kegiatan peluncuran itu merupakan pembuka rangkaian GPM yang akan berlangsung hingga Desember 2025.
Ni Made menyebutkan GPM di DIY melibatkan 12 produsen dan distributor pangan yang membawa 8,55 ton bahan pangan pokok.
"Sementara penerima manfaat alat dan mesin pertanian (alsintan) adalah 100 kelompok tani dari empat kabupaten," jelasnya.
Baca juga: Mentan instruksikan Bulog buka akses penuh beras murah ke masyarakat
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
