Surabaya (ANTARA) - Misi Dagang Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Provinsi Maluku yang digelar di The Natsepa Resort & Conference Center, Maluku Tengah, Rabu, membukukan nilai transaksi sebesar Rp460,75 miliar.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memimpin langsung kegiatan tersebut menyatakan bahwa capaian ini menunjukkan ketahanan dan kekuatan sektor perdagangan Jatim di tengah perlambatan ekonomi global.
“Kami memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dari Jatim dan Maluku, baik trader maupun buyer. Tujuannya memperluas potensi perdagangan, perikanan, agribisnis, hingga peluang investasi secara terintegrasi,” kata Gubernur Khofifah.
Ia menambahkan, Misi Dagang ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menjadi ajang pertemuan budaya dan tradisi antardaerah.
Sejumlah komoditas yang menopang capaian transaksi antara lain hasil perikanan, produk tembakau, telur dan olahan ayam, beras, karkas unggas, pakan ternak, kelapa bulat, kayu log, makanan ringan, serta hasil hutan.
Khofifah menyebutkan, nilai transaksi kali ini meningkat dua kali lipat dibandingkan misi dagang pada Desember 2021 dan diperkirakan akan terus bertambah seiring ditutupnya kegiatan secara resmi.
Dari sisi makroekonomi, Provinsi Jatim merupakan kontributor ekonomi tertinggi kedua secara nasional setelah DKI Jakarta, dengan kontribusi 14,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 25,23 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa.
Pada Triwulan IV 2024, ekonomi Jatim tumbuh sebesar 5,03 persen (y-on-y) dengan nilai PDRB ADHB sebesar Rp802,45 triliun.
Lebih lanjut, Khofifah menegaskan bahwa perdagangan antardaerah menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Jatim. Berdasarkan data Perdagangan Antar Wilayah Indonesia 2023, Jatim mencatatkan surplus perdagangan tertinggi mencapai Rp209 triliun.
“Ini berkat kolaborasi yang baik antara Jatim dan provinsi mitra, termasuk Maluku,” katanya.
Tercatat, total nilai perdagangan Jatim dengan Maluku pada 2023 mencapai Rp3,01 triliun, terdiri atas nilai bongkar (pembelian dari Maluku) sebesar Rp1,66 triliun dan muat (penjualan ke Maluku) sebesar Rp1,35 triliun. Dengan demikian, neraca perdagangan Jatim-Maluku mengalami defisit Rp310 miliar.
Khofifah menyebutkan, Maluku menyuplai sejumlah komoditas penting seperti pelat tembaga, CPO, kayu gelondongan, rempah-rempah, karet, alkohol, buah, dan ikan beku. Sebaliknya, Jatim banyak memasok truk, beras, obat-obatan, daging beku, tepung, gula, kendaraan bermotor, dan produk olahan lainnya ke Maluku.
Ia berharap Misi Dagang ini mampu mempererat kerja sama ekonomi dan budaya kedua provinsi serta meningkatkan kualitas SDM melalui kerja sama bidang pendidikan.
“Kami ingin memperluas akses pendidikan dengan membuka kesempatan bagi siswa-siswi Maluku menimba ilmu di enam SMA Taruna Jatim yang berbasis boarding school dan bekerja sama dengan TNI, Polri, serta IPDN,” ujarnya.
Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya membangun generasi muda yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan dan kenusantaraan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyambut baik pelaksanaan Misi Dagang tersebut. Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan membuka peluang kerja sama jangka panjang.
“Satu komoditas bisa memberi nilai, tapi kolaborasi dapat menciptakan masa depan,” ujar Hendrik.
Kegiatan ini turut diwarnai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur Jatim dan Gubernur Maluku serta Perjanjian Kerja Sama antara perangkat daerah, BUMD, dan pelaku usaha dari kedua provinsi.
Baca juga: Pemprov Maluku dan Jatim mulai kerja sama dagang Rp450 miliar
Baca juga: Pemprov Jatim gelar misi dagang di Maluku saat tekanan ekonomi global
Baca juga: Khofifah gratiskan layanan Trans Jatim pada Hari Angkutan Nasional
Pewarta: Willi Irawan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
