Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menekankan pentingnya memahami dan menerapkan konsep mubadalah sebagai pendekatan transformatif dalam mewujudkan kesetaraan gender.
"Konsep mubadalah menghadirkan cara pandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra setara yang saling melengkapi. Melalui pendekatan ini, kita dapat menafsirkan ajaran agama secara lebih adil, mengikis diskriminasi, serta membuka ruang luas bagi perempuan untuk berkontribusi di berbagai sektor pembangunan," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Hal itu dikatakannya saat pihaknya melakukan kunjungan studi banding ke Institut Studi Islam Fahmina (STIF) Kota Cirebon, Jawa Barat.
Baca juga: Menteri PPPA: Pendidikan Kader Ulama Masjid upaya wujudkan kesetaraan
Menurut dia, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk mendorong nilai timbal balik, keadilan, dan penghormatan martabat manusia dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun ruang publik.
Arifah Fauzi mengatakan budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat Indonesia telah melahirkan berbagai bentuk diskriminasi gender, seperti marginalisasi, pelabelan, beban ganda, hingga kekerasan, yang membatasi ruang gerak perempuan.
Meski capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tahun 2024 mencapai 91,85 dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berada pada angka 0,421 masih terdapat disparitas antar-daerah, sehingga perjuangan menuju kesetaraan gender perlu terus diperkuat bersama.
Baca juga: Wamen Veronica Tan: Kesetaraan gender harus dimulai dari rumah
Menteri PPPA menambahkan nilai-nilai mubadalah harus menjadi landasan dalam membangun relasi sosial yang sehat dan harmonis, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Prinsip ketersalingan yang ditawarkan mubadalah selaras dengan komitmen Kementerian PPPA dalam memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.
"Kita ingin memastikan bahwa perempuan tidak lagi terpinggirkan, melainkan menjadi bagian aktif dalam proses pembangunan bangsa. Perubahan kultural tidak bisa dilakukan sendirian. Dibutuhkan kerja sama pemerintah, akademisi, tokoh agama, media, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Kehadiran Institut Studi Islam Fahmina dengan inisiatif mubadalah menunjukkan bagaimana pemikiran keagamaan progresif dapat menjadi motor perubahan sosial," kata Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi.
Baca juga: Menteri Arifah dukung penguatan paralegal Muslimat NU di tingkat desa
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
