Menteri PPPA minta kepala daerah susun kebijakan inklusif

Magelang (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meminta kepala daerah agar menyusun kebijakan inklusif dengan memperhatikan kesetaraan gender, karena perempuan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan di Indonesia.

Arifah Fauzi di Magelang, Jawa Tengah, Selasa, mengemukakan banyak analisis yang menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan yang maksimal, maka perempuan harus maju dan berperan setara dalam pembangunan.

"Oleh karena itu, kepala daerah agar menyusun kebijakan yang inklusif dengan memperhatikan kesetaraan gender," ujarnya.

Baca juga: Menteri Arifah tekankan sinergi K/L dan pemda berdayakan perempuan

Hal tersebut disampaikan Menteri PPPA Arifah Fauzi saat menjadi pembicara pada retret pembekalan kepala daerah yang berlangsung di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Arifah mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 281,6 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas 142,2 juta laki-laki dan 139,4 juta perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa separuh penduduk Indonesia adalah perempuan.

"Semakin banyak bukti bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam pembangunan sama baiknya dengan laki-laki," katanya.

Ia menjelaskan, perencanaan pembangunan akan menjadi lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan jika perempuan dapat berperan secara signifikan.

Baca juga: Menkeu dorong kepala daerah berinovasi biayai pembangunan di daerah

Arifah menyadari dalam kehidupan sosial perempuan masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi yang menempatkannya lebih rendah dibanding laki-laki.

"Perempuan masih mengalami pelabelan, marginalisasi, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan," katanya.

Ia menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) di sejumlah daerah berdasarkan data yang ditampilkan menunjukkan ada daerah yang angkanya di atas rata-rata nasional, tetapi juga tidak sedikit yang di bawah nasional.