Menteri PPPA dorong penyelenggaraan haji yang inklusif dan empati

2 hours ago 2

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mendorong penyelenggaraan ibadah haji yang inklusif, empati, dan bermartabat, terutama bagi kelompok rentan, yaitu perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.

"Keterlibatan petugas haji perempuan sangat penting untuk memastikan layanan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan jamaah perempuan dan lansia, sekaligus memperkuat rasa aman dan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah haji," kata Menteri PPPA dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Kemenhaj: 33,2 persen petugas haji perempuan, demi kenyamanan jamaah

Hal itu dikatakannya saat memberikan pembekalan kepada para calon Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Ia mengapresiasi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang mencanangkan Haji Ramah Lansia dan Perempuan, serta menargetkan keterlibatan 33 persen petugas haji perempuan sebagai upaya konkret untuk memperkuat kualitas pelayanan bagi jamaah.

Ia menekankan bahwa petugas haji bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan pengambil keputusan di lapangan yang berperan langsung dalam memastikan keselamatan, perlindungan, dan rasa aman jamaah.

"Petugas haji adalah representasi kehadiran negara. Layani jamaah dengan empati, jangan merasa paling tahu, dan jangan mengabaikan kebutuhan spesifik jamaah, khususnya perempuan dan lansia," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

Menurutnya, tantangan penyelenggaraan haji ramah perempuan masih cukup besar, mulai dari keterbatasan fasilitas yang ramah privasi, minimnya mekanisme pengaduan, hingga rendahnya pemahaman terhadap kekerasan berbasis gender.

Baca juga: Ditunjuk jadi Amiratul Hajj, Menteri Arifah lindungi jamaah perempuan

Baca juga: Jamaah perempuan bisa nikmati layanan konsultasi pengendalian haid

Oleh karena itu, penguatan perspektif perlindungan dan kesetaraan harus menjadi bagian dari seluruh rangkaian pelayanan haji.

"KemenPPPA memiliki mandat memastikan kebijakan publik, termasuk penyelenggaraan haji, memperhatikan kesehatan reproduksi, keamanan dan privasi, pendampingan ibadah, serta dukungan psikososial bagi jamaah perempuan," kata Arifah Fauzi.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |