Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) bisa menjadi jembatan untuk mempercepat program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Rini menambahkan selain MPP, saat ini pemerintah tengah menjalankan program prioritas sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, yakni Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan Perumahan Rakyat.
"MPP bisa menjadi jembatan dalam memberikan layanan yang dibutuhkan untuk percepatan program-program Presiden. Tadi kita lihat ada layanan Dinas Kesehatan, ternyata di sini selain program Cek Kesehatan Gratis, tapi juga diperluas lagi untuk program Nak Badung Sehat. Memang kesejahteraan rakyat itu sangat penting dan ini sesuai dengan yang diinginkan Bapak Presiden melalui Asta Citanya," kata Rini saat meninjau pelayanan di MPP Kabupaten Badung, Bali, Senin.
Rini mengatakan seluruh program tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan yang merata, mudah diakses, dan dirasakan manfaatnya oleh semua.
Selain itu, Rini juga kembali menegaskan komitmennya agar pelayanan yang diberikan aparatur sipil negara (ASN) kepada masyarakat berkualitas dan semakin baik.
Baca juga: Menteri PANRB beri tiga pesan untuk pemda tingkatkan layanan MPP
Salah satu langkah Rini untuk memastikan hal tersebut adalah dengan menggelar kunjungan kerja untuk melihat langsung kinerja ASN di lapangan.
Dia memulai kunjungan kerjanya ke Pulau Bali dengan meninjau pelayanan di MPP Kabupaten Badung. Peninjauan dilakukan pada 31 instansi yang kini telah bergabung dengan jumlah 152 jenis layanan administrasi, perizinan, maupun non-perizinan.
Rini mengatakan MPP Kabupaten Badung menjadi salah satu pionir pendirian MPP sejak diresmikan tujuh tahun lalu pada 17 September 2018.
"Saya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung, serta seluruh petugas pelayanan yang setiap hari hadir melayani masyarakat, dengan rata-rata kunjungan 220 orang per hari. Kehadiran MPP ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk rakyat," ujarnya.
Pada evaluasi tahun 2024, MPP Kabupaten Badung mendapatkan predikat Prima secara berturut-turut dari tahun 2023. Dengan predikat Prima, MPP Kabupaten Badung membuktikan pelayanan publik dapat diselenggarakan secara cepat, transparan, ramah, dan mendorong iklim investasi yang kondusif.
Baca juga: Kementerian PANRB targetkan seluruh kabupaten/kota punya MPP pada 2025
Rini berharap kehadiran MPP ini bisa terus mendorong lebih banyak investasi di Kabupaten Badung. Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk mempermudah investasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Dalam memberikan pelayanan, MPP ini pun telah menerapkan pakta integritas, bukan hanya untuk petugas tetapi juga untuk masyarakat sebagai penerima layanan.
"Jadi, MPP Kabupaten Badung mengajak juga para penerima layanan untuk bersama-sama menjaga integritas dalam proses pelayanan yang dilakukan," sebut Rini.
Dia juga mengapresiasi MPP Kabupaten Badung dengan program Jemput Bola, yang memastikan masyarakat lansia, penyandang disabilitas, maupun warga di wilayah terpencil tetap mendapatkan akses terhadap layanan administrasi dan kependudukan.
Ini wujud komitmen dalam menghadirkan layanan publik inklusif yang menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
"MPP Kabupaten Badung menjadi contoh nyata pelayanan publik yang mempermudah masyarakat sekaligus mendorong investasi," imbuhnya.
Baca juga: Menteri PKP: Mal Pelayanan Publik wujudkan layanan cepat dan efesien
Mantan Sekretaris Kementerian PANRB ini menyampaikan keberhasilan MPP Kabupaten Badung lahir berkat dukungan bersama lintas instansi, yaitu bagaimana program pemerintah dilakukan secara bersama-sama menjadi shared outcome untuk menghadirkan layanan yang setara bagi semua.
Reformasi birokrasi bukan hanya sekadar kertas, tetapi bagaimana program-program pemerintah itu diorkestrasi dengan baik dan berdampak.
"Dan MPP Kabupaten Badung sudah mengorkestrasi yang semuanya bersama-sama dalam satu tujuan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, memperkecil jarak antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga negara selalu hadir di masyarakat untuk memberikan transformasi birokrasi yang lebih melayani pada masyarakat untuk kesejahteraan rakyat," tuturnya.
Hadirnya MPP Kabupaten Kabupaten Badung dalam menyediakan kemudahan layanan pun sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya adalah Evangeline, warga Kabupaten Badung yang bertandang ke MPP untuk mengurus NIB (Nomor Izin Berusaha).
Evangeline mengatakan kehadiran MPP menghapus sekat informasi karena memudahkan dirinya dalam mengakses informasi terkait kelengkapan yang dibutuhkan dalam mendirikan usaha. Selain itu, berkumpulnya berbagai instansi dalam satu tempat dinilai sangat efisien.
"Rencananya saya mau mengurus NIB dan setelah diberi informasi, saya sekalian mau bertanya ke Dinas Perindustrian dan BPOM. Senang banget, enggak sampai 30 menit sudah selesai, dan kehadiran MPP ini sangat efektif ya karena tidak membuang waktu dan biaya," kata Evangeline.
Baca juga: MPP Pemkab Badung raih penghargaan pelayanan publik terbaik
Baca juga: Mendagri puji inovasi layanan publik di Bali permudah masyarakat
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
