Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol melakukan peninjauan area PT Weda Bay Nickel (WBN) dan mengingatkan pentingnya pengelolaan lingkungan yang lebih baik, terutama di area yang menjadi retensi air dan tutupan lahan.
"Saya melihat airnya bersih, infrastrukturnya tertata, dan ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang serius memang membuahkan hasil. Ini bisa menjadi referensi untuk praktik di tempat lain," kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif dalam pernyataan diterima di Jakarta, Sabtu.
Tinjauan ke PT WBN yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara itu menjadi bagian dari pembinaan pemerintah terhadap pelaku usaha pertambangan, dengan tujuan memperkuat pengelolaan lingkungan hidup di kawasan industri strategis yang terletak di ekoregion sensitif.
PT WBN telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk lahan seluas lebih dari 44.839 hektare dan beroperasi sejak 2019. Hingga 2024, sekitar 3.099 hektare lahan telah dibuka untuk kegiatan tambang.
Dalam kunjungan itu, Menteri Hanif memfokuskan tinjauan pada pengelolaan air tambang dan fasilitas pengelolaan limbah. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Blok Kao Rahai, di mana dia mengamati sistem pengelolaan air, termasuk kolam pengendapan (settling pond) LDKR-02 yang berfungsi mengolah air tambang sebelum dilepas ke lingkungan.
Dia juga meninjau fasilitas insinerator sampah domestik yang digunakan untuk mengelola limbah rumah tangga dan operasional perusahaan. Insinerator itu bertujuan mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA) dan meminimalkan risiko pencemaran lingkungan.
Selain pengelolaan air dan limbah, Menteri Hanif juga menerima informasi terkait kondisi ekologis wilayah tambang, yang berada dalam zona batuan ultrabasa dan pamah monsun. Kedua ekoregion ini sangat sensitif terhadap gangguan lahan.
Hasil analisis KLH/BPLH menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah tambang masih memiliki fungsi pengaturan air yang tinggi, namun terdapat area seluas kurang lebih 2.791 hektare dengan kapasitas retensi air rendah, yang memerlukan penguatan sistem drainase dan penutup lahan.
Menanggapi hal tersebut, Hanif mengarahkan agar proses rehabilitasi lingkungan dipercepat. Ia menekankan pentingnya revegetasi lahan terbuka dengan tanaman lokal yang cepat tumbuh dan dapat mencegah erosi, meningkatkan infiltrasi air, serta mempercepat pemulihan fungsi ekologis.
"Rehabilitasi harus dimulai sedini mungkin, tidak perlu menunggu seluruh area selesai. Gunakan jenis-jenis tanaman lokal yang cepat tumbuh, mudah dirawat, dan bisa menahan erosi. Kecepatan menutup lahan sangat penting di wilayah seperti ini," ujar Hanif.
Dalam aspek kepatuhan, PT WBN telah mengupdate AMDAL pada tahun 2024 dan memperoleh Surat Kelayakan Operasional (SLO) untuk blok Uni-Uni dan Biri-Biri. Pemantauan kualitas lingkungan dilakukan melalui sistem digital SPARING, dengan pelaporan berkala melalui platform SIMPEL yang dikelola oleh KLH/BPLH.
Sebagai tindak lanjut, KLH/BPLH akan melakukan evaluasi terhadap progres pelaksanaan RKL-RPL dan pemantauan kualitas lingkungan, serta memberikan asistensi untuk penyempurnaan sistem pemulihan lahan dan pelaporan digital.
Baca juga: KLH tambah kriteria penilaian PROPER, dari sampah sampai karbon
Baca juga: KLH masih dalami potensi kerusakan akibat tambang di Raja Ampat
Baca juga: KLH: PROPER dapat jadi pertimbangan terkait risiko keuangan perusahaan
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
