Jakarta (ANTARA) - Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB menandai sebuah babak penting dalam peran Indonesia di kancah global.
Dengan menekankan nilai persaudaraan dunia, pengentasan kemiskinan, dan pembebasan Palestina dari penjajahan Israel, Indonesia menunjukkan sikap yang jelas terhadap berbagai persoalan kemanusiaan yang menjadi sorotan internasional.
Pidato Prabowo di sidang umum PBB ini bukan hanya sebuah pernyataan diplomasi, melainkan juga sinyal bahwa Indonesia ingin menegaskan posisinya sebagai negara yang mampu berkontribusi dalam penyelesaian konflik global.
Dalam suasana dunia yang penuh ketegangan, keberanian untuk berbicara tegas di forum PBB adalah langkah yang jarang dilakukan negara-negara berkembang.
Prabowo menempatkan Indonesia sejajar dengan pemimpin-pemimpin besar dunia, memperlihatkan konsistensi politik luar negeri yang berpihak pada perdamaian dan solidaritas.
Pidato Prabowo itu, sekaligus mengingatkan pada pentingnya menghidupkan kembali peran PBB yang sempat dianggap melemah akibat tarik-menarik kepentingan kekuatan besar.
Revitalisasi semangat multilateralisme, kini mulai terlihat. Beberapa negara besar, seperti Inggris, Australia, Kanada, dan Prancis telah memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai negara berdaulat. Tindakan itu memperlihatkan adanya arus baru dalam hubungan internasional yang lebih berorientasi pada keadilan global.
Solidaritas terhadap Palestina menjadi simbol kuat bahwa dunia masih memiliki hati nurani. Momentum inilah yang memberi ruang bagi Indonesia untuk terlibat lebih aktif, bukan sekadar sebagai pengamat, tetapi sebagai penggerak perubahan yang nyata.
Pidato Prabowo di sidang umum PBB juga membuka refleksi penting tentang bagaimana seharusnya peran Indonesia di masa depan.
Sejak era awal kemerdekaan, politik luar negeri Indonesia selalu menegaskan prinsip bebas aktif, yaitu tidak berpihak secara buta pada blok manapun, tetapi juga tidak berdiam diri ketika ketidakadilan terjadi.
Prinsip inilah yang membuat Indonesia dihormati dalam banyak forum internasional, karena sikapnya dianggap konsisten dan memiliki dasar moral.
Namun, dalam praktiknya, politik bebas aktif kadang hanya berhenti pada pernyataan normatif. Kini, dengan momentum yang diciptakan di PBB, Indonesia bisa mengaktualisasikan prinsip itu dalam bentuk keterlibatan lebih konkret.
Figur pemimpin
PBB sendiri akan kembali menjadi sentral dalam tata kelola dunia jika mampu menjawab tantangan zaman. Peran Amerika Serikat yang sering menentukan arah kebijakan global tidak lagi absolut, sementara negara-negara lain mulai menunjukkan keberanian untuk mengambil posisi berbeda.
Dalam situasi ini, PBB membutuhkan figur dan kepemimpinan yang mampu merangkul perbedaan, memperkuat solidaritas, serta mengembalikan kepercayaan negara-negara anggota terhadap lembaga internasional tersebut.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
