Pekanbaru, (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk mengoptimalkan peran Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kami mendorong Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau agar dapat mengembangkan MPA di semua lingkup,” kata Hanif pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Dialog Pengendalian Karhutla di Pekanbaru, Sabtu.
Hanif menyatakan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam menekan angka kejadian karhutla. Langkah mitigasi yang cepat dan responsif harus dilakukan sejak dini, dengan memberdayakan masyarakat lokal dalam memantau dan melaporkan potensi kebakaran.
Ia menyampaikan bahwa koordinasi antarseluruh pihak, baik pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, maupun pelaku usaha harus diperkuat. Hal ini untuk menekan angka kejadian karhutla yang setiap tahun mengancam kesehatan, ekonomi, dan lingkungan di Riau.
Baca juga: Menteri LH dorong pihak terkait bersinergi cegah karhutla di Riau
Baca juga: RI pastikan kesiapsiagaan nasional hadapi potensi karhutla 2025
“Saya ingin upaya kita bersama ini bisa menekan angka terjadinya karhutla. Jika ada kegiatan yang diperlukan dan berhubungan dengan Kementerian LH, kami akan sangat senang mendapat masukan dari teman-teman sekalian,” ujarnya.
Selain itu, Hanif juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap areal konsesi perkebunan dan kehutanan, yang kerap menjadi titik rawan karhutla. Ia meminta pemerintah daerah bersikap tegas dan mengambil langkah pendekatan represif jika ditemukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran.
Menurutnya, instruksi ini merupakan bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk mengantisipasi dan menangani ancaman karhutla di Provinsi Riau, yang selama ini menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan, terutama di musim kemarau.
“Lakukan pengawasan serius terkait penanganan karhutla, terutama di areal konsesi, dimandatkan untuk memberikan langkah-langkah pendekatan represif. Memang langkah-langkah yang kami lakukan agak berat, tetapi ini adalah perintah undang-undang sehingga kami sangat ingin kerja sama dari kita semua untuk meminimalisasi potensi api,” tutur Hanif.
Baca juga: KLH: Ada potensi sanksi pengusaha sawit yang tak cegah kebakaran lahan
Baca juga: Pemerintah bersiap lebih awal tekan potensi kebakaran hutan pada 2025
Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
