Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa fasilitas pendukung kereta cepat Whoosh diusulkan menjadi milik pemerintah.
Menurut Erick, isu terkait dengan Whoosh itu salah satunya akan ada negosiasi ulang.
"Bukan kami tentunya, itu tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) dari kementerian lain. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bahwa rencana fasilitas pendukung Whoosh itu diusulkan menjadi milik pemerintah," ujarnya usai menghadiri Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.
Tetapi untuk kereta cepat dan gerbongnya, kata Erick, semua operasionalnya di PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Namun, hal ini memerlukan kesepakatan dengan pihak China, karena memang kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh merupakan kerja sama antara Indonesia dengan China.
"Apalagi kita akan mendorong (Whoosh) sampai nanti ke Surabaya, artinya struktur ini harus diputuskan terlebih dahulu sebelum kita dorong ke Surabaya," kata Erick.
Danantara tengah menjajaki penyelesaian masalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mencari solusi atas beban utang yang membelit Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Danantara Dony Oskaria mengonfirmasi proses penjajakan sedang berlangsung dan segera dirampungkan.
Ia juga mengungkapkan rencana memasukkan penyelesaian proyek Whoosh ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara tahun ini.
Proyek KCJB yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) ini menjadi sorotan karena beban utang yang harus ditanggung oleh PT KAI.
Total biaya proyek mencapai 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp118,9 triliun, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS.
Sejak digarap pada 2016, proyek ini telah menjadi perhatian publik karena kompleksitas finansial.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI, yang membidangi perdagangan dan BUMN, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengusulkan restrukturisasi proyek Whoosh.
Baca juga: Menteri BUMN prihatin terkait 7 pekerja Freeport yang terjebak longsor
Baca juga: Menteri BUMN: PMN untuk KAI, INKA dan Pelni disetujui Komisi VI DPR
Baca juga: Danantara koordinasi dengan KAI cari solusi utang proyek kereta cepat
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
