Jakarta (ANTARA) - Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi Digital Denny Setiawan mengatakan pemerintah akan menyiapkan koneksi internet yang cepat dan fasilitas Wi-Fi untuk menunjang infrastruktur Sekolah Rakyat.
“Kalau dari kami sih, bekerja sama dengan operator menyediakan internet cepat, Wi-Fi cepat lah gitu,” kata Denny kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Denny mengatakan, pemerintah dalam hal ini Komdigi siap memberikan fasilitas penunjang untuk keberlangsungan belajar dan mengajar di Sekolah Rakyat, melalui pengadaan internet fixed broadband di lokasi Sekolah Rakyat sesuai dengan koordinasi Kementerian Sosial.
Ia juga mengatakan Komdigi akan memberikan dukungan dari sisi teknis, bekerja sama dengan operator selular menjangkau seluruh daerah yang terdapat Sekolah Rakyat, tidak hanya kota besar namun keberlangsungan di daerah yang kurang akses internet.
“Kota-kota besar masih lumayan aman lah ya. Tinggal ya mungkin yang perlu didiskusikan bareng-bareng, ini bagaimana keberlangsungan dan keterlanjutannya. Tapi kan butuh ada anggaran, penyiapan, tata kelola ya bersama-sama dengan Kementerian Sosial,” kata Denny.
Baca juga: Komdigi sebut domain .id bisa datangkan potensi ekonomi
Mengenai berapa kecepatan internet yang akan disediakan Komdigi, Denny mengatakan hal itu masih perlu proses perumusan dengan Kementerian Sosial mengenai kualitas dan sistem penganggarannya.
Ia juga mengatakan Komdigi akan terus mendorong kerja sama dengan operator untuk kesiapan melayani infrastruktur di sekolah yang telah menjadi target pemerintah dalam pembangunan Sekolah Rakyat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui pembangunan 500 Sekolah Rakyat di kantong-kantong masyarakat termiskin di Indonesia.
Presiden menyebut saat ini sudah ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi, dan jumlah tersebut akan bertambah menjadi 165 pada akhir September 2025 dengan kapasitas 15.895 siswa, serta melibatkan 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik. Sekolah-sekolah ini difokuskan untuk daerah kantong masyarakat termiskin, terutama pada kelompok ekonomi terbawah atau desil 1 dan 2.
Baca juga: Pemerintah efisienkan registrasi izin praktik nakes dengan MPPDN
Baca juga: Kemkomdigi siapkan mitigasi disinformasi buatan AI di pedoman Etika KA
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
