Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sepakat memperkuat sinergi untuk melindungi perempuan sekaligus mendorong pembangunan pertanian yang inklusif, setara, dan bebas dari diskriminasi.
"Jadi kuncinya adalah di dalam perencanaan perempuan dilibatkan, di dalam pelaksanaan perempuan dilibatkan, di dalam pemantauan dan evaluasi perempuan juga dilibatkan," kata Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pemenuhan hak perempuan serta penghapusan diskriminasi dan kekerasan di Jakarta, Kamis.
Dia menyatakan polemik pernyataan Mentan Amran terkait kasus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Surabaya beberapa hari lalu dinyatakan selesai setelah pihaknya bertemu langsung dengan Mentan untuk melakukan klarifikasi.
Ia menjelaskan, Komnas Perempuan memiliki mandat untuk melakukan pemantauan terhadap upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan. Karena itu, pihaknya merasa perlu mengklarifikasi langsung informasi yang berkembang.
"Hari ini adalah kami sudah mengkonfirmasi, mengklarifikasi terkait dengan pernyataan beliau dan alhamdulillah clear, sudah tidak ada lagi yang perlu kita perdebatkan," ujarnya.
Menurutnya hasil pertemuan juga menunjukkan Kementan telah mengadopsi prinsip pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan pelaksanaan program.
Ia mengatakan pengarusutamaan gender menjadi bagian dari pedoman kerja Komnas Perempuan dalam melihat ada atau tidaknya ketimpangan gender di lembaga negara, baik dalam program maupun pelaksanaannya.
Dia menekankan keterlibatan perempuan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi.
Dalam pertemuan tersebut, Komnas Perempuan juga memperoleh informasi bahwa Kementan telah memberikan ruang bagi perempuan dalam struktur organisasi dan pelaksanaan program. Sejumlah posisi kepala bagian di lingkungan Kementan bahkan diisi oleh perempuan.
Pertemuan itu kemudian berkembang menjadi pembahasan mengenai penguatan kerja sama kedua lembaga dalam isu perlindungan perempuan. Kementan dan Komnas Perempuan sebelumnya telah memiliki nota kesepahaman terkait upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan sejak awal tidak pernah memiliki niat untuk mendiskriminasi perempuan maupun kelompok tertentu.
Amran mengaku langsung menghubungi Ketua Komnas Perempuan setelah melihat pemberitaan mengenai persoalan tersebut.
"Tadi malam begitu kami lihat berita, kami baru selesai sholat Isya, tiba-tiba kami cari nomor telepon beliau, langsung telepon. Ini sensitif, sensitif sekali," kata Amran.
Ia menjelaskan persoalan yang menjadi sumber polemik bermula dari upaya pemerintah merespons keluhan peternak ayam terkait harga telur. Pemerintah kemudian mengundang peternak ayam dari seluruh Indonesia, pengusaha hingga pelaku usaha besar untuk mencari akar persoalan.
Dalam penelusuran tersebut, salah satu persoalan yang ditemukan adalah belum optimalnya penyerapan telur peternak oleh SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di Surabaya.
"Di Surabaya, kenapa harga turun? Salah satu faktor penyebabnya adalah MBG yang SPPG ini tidak membeli telur dari peternak dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah," ujar Amran.
Dalam konteks penanganan persoalan tersebut, muncul pembicaraan mengenai seorang pegawai yang tengah mengandung dan memiliki tugas dengan mobilitas tinggi.
Mentan menjelaskan tawaran agar yang bersangkutan bekerja di Kementan bukan dimaksudkan sebagai hukuman maupun diskriminasi.
"Jadi bukan dihukum. Saya dengan spontan, tolong cari yang kuat. Tapi terserah laki atau perempuan. Jadi tidak ada masalah di situ. Membuktikan bahwa saya tidak ada diskriminasi, kami mau dia di sini berkantor," tegasnya.
Amran juga menegaskan Kementan menerapkan prinsip meritokrasi. Menurutnya, penilaian dan kesempatan kerja diberikan berdasarkan kemampuan dan kinerja, bukan berdasarkan jenis kelamin, suku, agama maupun asal daerah.
"Di pertanian meritokrasi. Kami tidak melihat siapa mereka. Dari suku mana, dari agama mana, dari mana. Gender, tidak ada. Yang penting kinerja," ujarnya.
Menurutnya pula, pertemuan dengan Komnas Perempuan justru menjadi momentum untuk mengubah polemik menjadi kolaborasi yang menghasilkan aksi nyata.
"Kita di sini ingin mencari kebaikan, kita ingin tumbuh bersama, kita ingin bangun negara ini bersama," katanya.
Kolaborasi tersebut akan diarahkan pada berbagai program pertanian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat terdampak bencana.
"Jadi bukan lagi menjadi topik yang tadi. Langsung aksi nyata. Nanti operasionalnya bersama dengan dirjen-dirjen. Ini lengkap. Ada peternakan, ada hortikultura. KRPL kita bangun bersama," ujarnya.
Dia menilai keterlibatan perempuan menjadi bagian penting dalam pembangunan pertanian. Menurutnya, peran perempuan sangat besar dalam rantai sektor pertanian, mulai dari produksi hingga aktivitas ekonomi keluarga.
"Perempuan sektor pertanian itu mungkin 50 persen. Jadi kita ini harus, kalau mau sukses, muliakan ibu, ibu, ibu, ibu," katanya.
Baca juga: Mentan copot Korwil KPPG Surabaya saat rapat pengunggasan
Baca juga: Mentan copot jajaran bila kinerja tak capai target dukung swasembada
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
