Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar kebersihan, higiene, sanitasi, dan keamanan pangan sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam keterangan yang diterima di Ambon, Kamis, mengatakan penguatan pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya memperluas cakupan penerima manfaat, tetapi juga menjamin makanan yang diberikan aman dan memenuhi standar kesehatan.
“Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen memperkuat pengawasan mutu dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Makanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama anak-anak, harus benar-benar bergizi dan aman,” kata Lewerissa.
Berdasarkan data terbaru Pemprov Maluku, sebanyak 106 SPPG telah beroperasi, dan dari jumlah tersebut 69 SPPG telah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sedangkan 37 unit lainnya masih dalam proses memenuhi persyaratan tersebut.
Baca juga: Budiman Sudjatmiko minta MBG gerakkan ekonomi desa lewat KDKMP
Pemprov Maluku mendorong percepatan pemenuhan SLHS dan IPAL karena kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan makanan, kebersihan dapur, pengolahan limbah, hingga lingkungan SPPG memenuhi ketentuan kesehatan.
Langkah tersebut juga diperkuat melalui koordinasi antara Dinas Kesehatan Maluku, Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mengawasi penerapan standar higiene dan sanitasi di setiap SPPG.
Ia mengatakan, pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat cakupan program terus diperluas di wilayah Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan tantangan distribusi.
Selain aspek sarana dan sanitasi, Pemprov Maluku juga mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk tenaga gizi dan penjamah makanan. Pelatihan bagi pengelola dan penjamah makanan diperlukan agar proses pengolahan hingga penyajian makanan memenuhi standar keamanan pangan dan kebutuhan gizi penerima manfaat.
Baca juga: Kemenkeu perkuat pengawasan pelaksanaan anggaran program MBG
Sementara itu, Lewerissa mengatakan hingga kini program MBG di Maluku telah menjangkau 222.640 siswa dari potensi 488.994 siswa. Untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, penerima manfaat tercatat 19.345 orang dari potensi 67.562 orang.
Program tersebut juga melibatkan sekitar 14.075 relawan dan tenaga kerja sehingga turut memberikan dampak terhadap pembukaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Gubernur menilai pengawasan keamanan pangan perlu berjalan beriringan dengan pemanfaatan potensi pangan lokal Maluku, seperti hasil laut, sagu, hasil pertanian, dan produk UMKM, sebagai bagian dari rantai pasok MBG.
“Kita ingin potensi pangan lokal Maluku menjadi tulang punggung rantai pasok MBG, sehingga program ini bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pemprov Maluku, lanjutnya, akan terus memperkuat kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media agar pelaksanaan MBG dapat diperluas dengan tetap mengutamakan mutu, keamanan pangan, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Maluku.
Baca juga: Kalau peternak bangkrut, siapa menyuplai MBG?
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
