Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pelaku pasar tidak hanya hanya menunggu angka-angka dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, tetapi juga menunggu peta besar kebijakan ekonomi nasional.
“Dalam kondisi normal, pasar biasanya fokus pada angka defisit, target pertumbuhan, atau asumsi makro. Namun tahun ini berbeda,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurut Fakhrul, pelaku pasar memiliki data yang memadai. Pemerintah dan DPR sebelumnya telah menyepakati kisaran pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8 persen hingga 6,5 persen, defisit fiskal sebesar 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), serta asumsi nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS.
Oleh sebab itu, pasar lebih menunggu penjelasan pemerintah atas arah kebijakan ke depan, terutama terkait kebijakan fiskal, kebijakan moneter, pembiayaan pembangunan dan strategi eksternal Indonesia dalam satu kerangka yang utuh.
Dia berpendapat setidaknya empat pertanyaan besar yang saat ini menjadi perhatian pasar.
Pertama, apakah RAPBN 2027 akan menjadi awal fase konsolidasi pascagejolak 2026 atau justru menjadi fondasi ekspansi pembangunan yang lebih agresif. Investor ingin memahami bagaimana pemerintah memandang keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal dalam beberapa tahun ke depan.
Baca juga: Purbaya seleksi usulan tambahan anggaran K/L Rp984 triliun
Baca juga: Banggar DPR: Kebijakan fiskal pada 2027 jaga keberlanjutan APBN
Kedua, pasar ingin memperoleh kejelasan mengenai pembagian peran antara APBN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Danantara, dan sektor keuangan dalam membiayai pembangunan nasional.
Ketiga, pasar menunggu strategi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan yang berasal dari arus portofolio jangka pendek.
Dia menyebutkan keberhasilan menjaga stabilitas pasar keuangan sepanjang tahun ini merupakan pencapaian yang penting, namun tantangan berikutnya adalah membangun sumber pembiayaan yang lebih permanen melalui investasi langsung, industrialisasi dan penguatan neraca pembayaran.
Keempat, investor juga ingin mengetahui bagaimana pemerintah memandang perubahan besar yang sedang terjadi pada ekonomi global, khususnya meningkatnya biaya modal jangka panjang.
Dalam beberapa tahun terakhir, dunia bergerak menuju era di mana suku bunga jangka panjang cenderung lebih tinggi dibanding dekade sebelumnya. Kondisi ini akan memengaruhi strategi pembiayaan pembangunan di banyak negara, termasuk Indonesia.
Ia pun mengatakan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto tahun ini menjadi salah satu momen komunikasi kebijakan yang paling ditunggu pasar sepanjang 2026.
“Nota Keuangan juga berfungsi sebagai expectation guidance bagi pasar keuangan. Investor akan menilai bukan hanya angka yang disampaikan, tetapi juga arah, konsistensi, dan keyakinan yang ditunjukkan pemerintah terhadap strategi ekonomi Indonesia ke depan,” tuturnya.
Baca juga: Pemerintah dan DPR sepakati hasil pembahasan RAPBN 2027
Baca juga: DPR: Kebijakan TKD 2027 diarahkan untuk kesejahteraan daerah
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
