Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, menguatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan awal sinergi yang dapat dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan implementasi urusan wajib bidang sosial, karena DTSEN landasan kebijakan dan intervensi yang akurat.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, dia menjelaskan, penguatan urusan sosial di tingkat daerah sangat penting dalam menyukseskan program-program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin.
Menurut Gus Ipul, sinergi ini dapat dimulai dengan memastikan seluruh kebijakan dan intervensi berbasis pada DTSEN.
“Undang-undang sudah mengatur ada enam urusan wajib layanan dasar, salah satunya adalah urusan sosial. Tapi kenyataannya, urusan sosial masih sering tertinggal. Karena itu saya mengajak semua kepala daerah untuk bersama-sama memperkuatnya,” kata Saifullah yang akrab disapa Gus Ipul.
“Inilah yang melatarbelakangi terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Data harus jadi pondasi. Tanpa data yang akurat, intervensi tidak akan tepat sasaran,” tegasnya.
Data ini menjadi dasar untuk menentukan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan secara tepat dan terukur. Oleh karena itu, katanya, DTSEN akan terus divalidasi karena data sosial sangat dinamis.
“Tiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah rumah. Maka, saya minta dukungan bupati, wali kota, dan kepala dinas sosial untuk memastikan data ini terus diperbarui,” imbuhnya.
Baca juga: Kemensos dan BPS bersinergi mutakhirkan DTSEN untuk bansos triwulan II
Baca juga: Mensos ingatkan pemda perekrutan siswa Sekolah Rakyat berbasis DTSEN
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menyebutkan bahwa program Sekolah Rakyat adalah bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Menurut dia, Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan desil 1 dalam DTSEN.
“Anak-anak inilah yang akan kita siapkan menjadi agen perubahan. Makanya seleksi calon siswanya harus ketat dan akurat, disetujui dinas sosial, pendamping PKH, BPS, dan ditandatangani bupati,” jelasnya.
Saat ini, Kementerian Sosial telah memulai seleksi calon siswa Sekolah Rakyat di 53 hingga 100 titik di seluruh Indonesia, dengan jumlah calon siswa mencapai 10 ribu anak.
Respons positif datang dari para kepala daerah. Bupati Fakfak Samaun Dahlan menyampaikan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat dan penguatan urusan sosial. Ia menyebut, jarak sekolah di wilayahnya sangat jauh dan membutuhkan perhatian khusus.
“Kalau dilihat dari syarat yang ada, Fakfak sangat layak menerima Sekolah Rakyat. Kami sangat berharap bisa menjadi lokasi pembangunan sekolah ini,” ujar Samaun.
Hal senada disampaikan Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen. Ia menyambut baik pendataan DTSEN dan menyatakan bahwa penanganan kemiskinan memang harus dilakukan secara kolektif.
“Kami berharap Flores Timur juga bisa menjadi bagian dari program Sekolah Rakyat. Ini akan menjadi angin segar untuk daerah kami,” ucapnya. Ia juga menyatakan kesiapannya menyediakan lahan seluas 5 hektare, dari kebutuhan ideal 8 hektare.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Supardian menilai Sekolah Rakyat sangat relevan mengingat angka kemiskinan di wilayahnya masih berada di angka 6,19 persen. Ia mengusulkan lokasi baru di area Stadion Jalak Harupat yang telah disurvei dan memiliki fasilitas penunjang memadai.
Baca juga: Wamensos: Implementasi DTSEN demi kesejahteraan rakyat Indonesia
Baca juga: Mensos ajak kepala daerah kawal DTSEN dan Sekolah Rakyat
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
