Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bertemu Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas pematangan sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.
Dalam keterangan yang diterima seusai pertemuan di Kantor DEN Jakarta, Kamis, Mensos Saifullah mengatakan bahwa digitalisasi menjadi keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam perlindungan sosial.
Mensos menilai penguatan sistem digital akan meningkatkan ketepatan, transparansi, dan efektivitas penyaluran bansos.
“Kita akan menuju pemerintahan berbasis digital, terutama untuk perlindungan sosial. Ini dilakukan agar bansos tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat,” kata Mensos Saifullah Yusuf.
Baca juga: Kemensos ajak partisipasi masyarakat koreksi dan usulan data bansos
Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan teknologi informasi yang terus kian masif, serta menjalin kolaborasi lintas lembaga termasuk dengan DEN yang tengah menyusun kerangka e-government nasional.
Mensos juga menyampaikan bahwa saat ini penyaluran bansos sepenuhnya berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga terdapat kemungkinan perubahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan data terkini.
Ia meminta maaf apabila terjadi pengalihan bansos dari KPM lama ke penerima yang baru, karena proses tersebut mengikuti hasil pemutakhiran data yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan berdasarkan pembaruan data DTSEN.
Baca juga: Atasi bansos gagal salur, Mensos: 580 ribu lebih sudah cair
"Kami ingin memastikan bantuan betul-betul diterima oleh mereka yang paling membutuhkan,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.
Langkah ini, lanjut dia, diharapkan memperkuat tata kelola bansos yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan sosial yang inklusif.
Dalam waktu dekat, kata dia, pematangan sistem digitalisasi bansos akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta instansi teknis lainnya.
Baca juga: 580 ribu rekening KPM tidak jadi gagal transfer bansos
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
