Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan Presiden Prabowo Subianto kokoh dan memiliki komitmen kuat menghadirkan rumah layak bagi masyarakat melalui program pembangunan tiga juta rumah.
"Beliau (Presiden) kokoh dalam komitmen dan sejak awal meyakini bahwa keluarga yang sehat itu berawal dari rumah yang baik, dan masyarakat yang berdaya itu berawal dari rumah yang sejahtera," kata Menko AHY dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin.
AHY menyatakan pencanangan program pembangunan perumahan nasional menjadi momen penting dalam mewujudkan visi besar pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.
Ia menyampaikan program strategis tersebut merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo yang meyakini keluarga sehat berawal dari rumah baik serta masyarakat berdaya lahir dari hunian sejahtera.
Baca juga: Kementerian PKP canangkan gerakan sanitasi aman wujud rumah layak
Menurut AHY, pemerintah mencanangkan program pembangunan tiga juta rumah untuk menjawab persoalan backlog perumahan yang masih terjadi sekaligus meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak.
Program tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat prasejahtera dan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan yang layak dan terjangkau di berbagai wilayah Indonesia.
"Termasuk juga dari sisi kualitas karena masih cukup banyak keluarga Indonesia yang hidup atau tinggal di rumah yang kurang atau tidak layak huni," tuturnya.
Oleh karena itu, AHY menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan perumahan nasional, termasuk PT KAI.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
