Menko AHY dorong reformasi pembiayaan maritim berkelanjutan

3 months ago 7
Kita harus mengembangkan skema pembiayaan hijau dengan suku bunga yang rendah; kedua blended finance, model-model yang melibatkan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong reformasi pembiayaan maritim berkelanjutan guna mendukung modernisasi armada, pembangunan pelabuhan hijau, dan penguatan konektivitas nasional.

AHY dalam pembukaan Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarta, Senin, menekankan pentingnya modernisasi armada kapal beremisi rendah dan pembangunan infrastruktur hijau berskala tepat untuk mendorong transformasi sektor maritim Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Apalagi, menurut AHY, terjadi ketertinggalan pada transportasi maritim dibanding sektor darat.

"Oleh karena itu, sebuah restrukturisasi fundamental dari ekosistem pembiayaan maritim kita sangat-sangat dibutuhkan dengan cepat," kata AHY.

Dia mengatakan, mengatasi berbagai rintangan dalam memodernisasi armada kapal yang sudah memasuki usia tua dengan emisi yang lebih rendah harus dilakukan, serta membangun infrastruktur hijau dengan skala yang tepat.

Menurut dia, ketimpangan masih terjadi karena sektor maritim kekurangan instrumen pembiayaan jangka panjang, berbeda dari negara maju yang mendukung kapal dengan usia operasional hingga 70 tahun.

Pemilik kapal nasional cenderung mengandalkan pinjaman komersial generik, menciptakan hambatan finansial signifikan yang menghambat pengembangan industri pelayaran dalam negeri secara kompetitif.

Ia menyebutkan berdasarkan data Bappenas mencatat 98 ribu kapal dengan usia rata-rata 20 tahun, termasuk kapal penangkap ikan dan kapal dagang yang menjadi tulang punggung konektivitas ekonomi dan perdagangan nasional.

Menko AHY menegaskan pula transisi ke kapal rendah karbon yang harus dibarengi infrastruktur pelabuhan hijau dengan stasiun LNG, hidrogen, serta sistem logistik pintar.

"Kita harus mengembangkan skema pembiayaan hijau dengan suku bunga yang rendah; kedua blended finance, model-model yang melibatkan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha; Dan nomor tiga, dedikasi untuk fasilitas maritim yang secara potensial didukung oleh sovereign funds," katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pembangunan pelabuhan di kawasan timur Indonesia untuk mengurangi biaya logistik, memperkuat integrasi nasional, dan memastikan semua pulau turut serta dalam pertumbuhan.

Baca juga: Menko AHY: RI siap bentuk agenda pembangunan berkelanjutan dan adil

Baca juga: Menko IPK siap harmoniskan konsep-konsep terkait Giant Sea Wall

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Read Entire Article
Rakyat news | | | |