Mataram, NTB (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memperkuat sinergi bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah demi menyukseskan Angkutan Lebaran 2026 yang aman dan lancar menuju wilayah tersebut.
Dudy mengatakan sejumlah kebutuhan dukungan yang perlu diberikan pemerintah daerah di Sumatera Barat (Sumbar) guna menghadapi lonjakan perantau yang kembali ke ranah Minang pada angkutan Lebaran 2026.
"Sumatera Barat dikenal sebagai daerah dengan jumlah perantau yang besar, sehingga setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, terjadi arus kedatangan yang signifikan dari berbagai daerah di Indonesia menuju kampung halaman di ranah minang," kata Dudy sebagaimana keterangan diterima di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.
Menurut Menhub, penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 di Sumatera Barat menuntut kesiapan yang matang, responsif dan terintegrasi.
Sinergi yang kuat antara Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat menjadi elemen penentu dalam mengelola arus mudik dan balik secara efektif.
Baca juga: Kemenhub proyeksikan pemudik terbesar dari Jabar saat angkutan Lebaran
Baca juga: Menhub perkirakan arus mudik Lebaran 2026 di Sumsel 3,87 juta orang
Dia menyebutkan berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2026, ada 1,88 juta warga Sumatera Barat yang melakukan pergerakan selama masa angkutan Lebaran 2026.
Dari sisi tujuan, lanjut Menhub, arus pergerakan terbesar mengarah ke Jawa Tengah, sedangkan menuju Sumatera Barat sebanyak 5,36 juta orang. Oleh karena itu, kesiapan berbagai simpul transportasi utamanya bandara dan terminal perlu dipersiapkan sebaik-baiknya.
Secara keseluruhan, kebutuhan dukungan yang diperlukan meliputi penyiapan posko, tempat istirahat, antisipasi kepadatan, penyediaan informasi, pemantauan daerah rawan bencana serta pengaturan dan rekayasa lalu lintas.
"Dan monitoring angkutan Lebaran, memastikan kesiapan armada (ramp check) dan simpul transportasi, serta melakukan pemeriksaan (pengemudi) kendaraan," lanjut Menhub.
Ia juga mendorong adanya konsolidasi pelaksanaan mudik gratis melalui integrasi data, jadwal dan rute agar layanan tepat sasaran dan keterisian optimal, serta penyediaan feeder untuk membantu para pemudik menuju lokasi keberangkatan mudik gratis.
Untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat, Kementerian Perhubungen mengajak pemerintah daerah serta Kepolisian RI untuk mengoptimalkan masjid dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai tempat istirahat (rest area).
Untuk itu diperlukan sejumlah fasilitas seperti parkir gratis dan aman, toilet, sanitasi memadai, air bersih, penerangan, pos kesehatan ringan, serta signage dan pengaturan lalu lintas terpadu.
Sementara rekayasa lalu lintas perlu dilakukan secara kondisional, di antaranya apabila terdapat hambatan seperti bencana longsor dan banjir.
Di titik-titik rawan kemacetan dan keramaian perlu disediakan petugas keamanan, kesiapan jalur alternatif, serta penanganan perlintasan sebidang antara jalan dan jalur kereta.
Apabila jalan terletak di daerah rawan banjir dan longsor maka pemerintah daerah diharapkan menyiapkan pos-pos mitigasi, khususnya pada jalur yang dilewati pemudik serta mengimplementasikan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di daerah rawan bencana hidrometeorologi.
Di samping itu, Menhub mengajak pemerintah pusat, pemda dan kepolisian untuk memberi perhatian lebih pada area pasar tumpah dan lokasi wisata, khususnya pada pengaturan area parkir sehingga tidak menimbulkan kepadatan.
"Hal ini mengingat adanya potensi peningkatan pembeli di pasar menjelang Idul Fitri serta potensi peningkatan kunjungan ke tempat wisata setelah hari Idul Fitri (H+1 dan H+2)," kata Menhub.
Baca juga: Menhub siapkan penerbangan tambahan saat arus mudik Lebaran 2026
Baca juga: Menhub tekankan empat faktor penentu keberhasilan angkutan Lebaran
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
