Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para pakar dan praktisi ekonomi syariah untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mentransformasi pengelolaan dana umat seperti zakat, infak, wakaf, hingga sedekah.
"Kami membutuhkan masukan dan bantuan khusus dari para ahli di luar kementerian secara profesional, baik secara teoretis maupun praktis. Ini sangat penting, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian mari kita berikan muatan-muatan strategis terkait hal ini," ujar Menag dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Menag saat memberikan sambutan pada Tasyakur Milad ke-22 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia dan Silaturahmi Stakeholders Ekonomi Islam di Jakarta.
Nasaruddin Umar menekankan Kementerian Agama memerlukan perspektif segar dan keahlian profesional dari pihak eksternal untuk memperkuat tata kelola ekonomi Islam yang kredibel.
Menurutnya, salah satu poin krusial yaitu rencana Pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU). Ia menargetkan agar rumusan dan gagasan konkret mengenai LPDU ini dapat diintensifkan, terutama dalam momentum Ramadhan ini.
Imam Besar Masjid Istiqlal itu menegaskan setiap langkah penguatan ekonomi ini harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, khususnya selaras dengan amanat UUD 1945 Pasal 33.
Dalam upaya mendorong pemajuan ekonomi bangsa, ia merefleksikan kembali prinsip ekonomi di zaman Rasulullah SAW. Ia memaparkan bahwa stabilitas keamanan adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi.
“Ekonomi itu butuh rasa aman. Rasulullah sudah mencontohkan, perdagangan baru bisa bangkit kalau ada stabilitas, maka gencatan senjata didahulukan. Jangan sampai merusak sumber daya seperti tanaman atau industri rakyat. Esensi ekonomi Islam adalah keberlanjutan tanpa riba dan tanpa praktik menimbun barang,” katanya.
Lebih lanjut, Menag memberikan catatan penting agar para pemikir ekonomi Islam tidak kehilangan jati diri. Ia mengingatkan agar tidak terjebak dalam pemikiran yang terlalu rasional-liberal tanpa akar teologis yang kuat.
"Saya mohon gagasan kita ini jangan terpisah dengan ayat, hadis, dan kitab-kitab kuning sebagai legitimasi. Kita harus memiliki wawasan keislaman yang mendalam agar tidak disebut liberal," kata dia.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Wuryanti Puspitasari
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
