Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meninjau kesiapan pilot project digitalisasi program bantuan sosial (bansos) melalui pertemuan strategis dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.
Menurut Luhut, pertemuan itu menjadi momentum penting dalam perjalanan enam bulan kerja kolektif lintas K/L dalam membangun dan mengembangkan GovTech serta digitalisasi pemerintahan, khususnya melalui adopsi Digital Public Infrastructure (DPI).
“Digitalisasi adalah kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien,” kata Luhut dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, kembali menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait urgensi akselerasi transformasi digital layanan publik, terutama dalam sistem perlindungan sosial.
Baca juga: Bansos jadi instrumen perkuat pertumbuhan ekonomi inklusif
Salah satu inisiatif utama yang tengah disiapkan adalah Portal Perlinsos, sebuah platform terpadu yang didukung oleh DPI, yang meliputi identitas kependudukan digital, data biometric sebagai alat autentikasi, dan SPLP sebagai Data Exchange Platform.
Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara digital, mandiri, aman, dan mudah.
Pada tahap awal, dua program utama yang akan menjadi fokus pilot project adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
“Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai lokasi percontohan nasional, karena kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik,” jelas Luhut.
Baca juga: Mensos bertemu Ketua DEN matangkan sistem digitalisasi bansos
Ketua DEN menekankan pentingnya pelaksanaan pilot yang solid dan terkoordinasi, disertai evaluasi menyeluruh serta penyusunan rekomendasi konkret, agar model ini dapat direplikasi secara nasional dalam waktu dekat.
Proses ini dikatakan sebagai simbol komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis data.
Dengan begitu, tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dapat terwujud.
Baca juga: Mensos bertemu Ketua DEN matangkan sistem digitalisasi bansos
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
