Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas kelanjutan pengembangan layanan digital pemerintah atau government technology (GovTech).
Hal itu oleh Airlangga sampaikan saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis.
“Pak Luhut punya program yang terkait dengan government technology, GovTech. Itu menjadi hal yang diperlukan terutama untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi,” ujar dia.
Selain menyoal akuntabilitas, GovTech juga berpotensi mendongkrak kinerja perdagangan internasional bagi Indonesia. Sejauh ini, GovTech telah diterapkan pada sektor logistik.
Pemerintah, menurut Airlangga, berencana memperluas penerapannya ke sektor ekspor dan impor dengan mengintegrasikan data antarnegara.
“Kalau itu dikerjasamakan dengan negara lain, maka ekspor-impor kita datanya bisa sama,” katanya menambahkan.
Ia mengatakan ASEAN telah memiliki ASEAN Single Window (ASW) yang menghubungkan National Single Windows (NSWs) tiap negara anggota. Teknologi itu memungkinkan pertukaran serta integrasi data dan informasi secara elektronik.
Menurut Airlangga, ASW bisa menjadi acuan bagi Indonesia dalam mengembangkan GovTech.
“Kita di ASEAN sudah punya ASEAN Single Window. Jadi, kita tinggal bikin prototipenya saja,” katanya.
DEN mengerjakan GovTech untuk mereformasi sistem pemerintahan, sebagaimana mandat Presiden Prabowo Subianto.
Secara khusus, pengembangan GovTech mulai mengadopsi akal imitasi (AI) sejak Maret 2025. Penerapan GovTech berbasis AI diproyeksikan dapat meningkatkan efisiensi anggaran secara signifikan melalui efisiensi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
Bersamaan dengan itu, dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang diketuai oleh Luhut. Komite itu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 untuk memastikan program reformasi digital benar-benar berjalan dengan tepat sasaran.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
