Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menilai penambahan enam komando daerah militer (kodam) baru di berbagai wilayah Indonesia harus diikuti dengan peningkatan responsivitas TNI terhadap persoalan keamanan dan sosial di setiap daerah agar membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penambahan Kodam tentu harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Saya berharap TNI semakin responsif terhadap berbagai persoalan di wilayah masing-masing, mulai dari keamanan, bencana, hingga dinamika sosial yang membutuhkan kehadiran negara,” kata Oleh Soleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dia menilai penambahan enam Kodam tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dan TNI untuk memperkuat pertahanan nasional, memperpendek rantai komando, serta mempercepat respons terhadap situasi di lapangan.
Di sisi lain, dia mengingatkan agar pembentukan Kodam baru tidak hanya menjadi perluasan struktur organisasi, tetapi juga memastikan keberadaannya benar-benar efektif.
Dia juga mengingatkan agar kebutuhan anggaran dihitung secara cermat agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), namun tetap memenuhi standar operasional yang dibutuhkan.
“Kami di DPR mendukung langkah penguatan pertahanan, tapi harus disertai perencanaan anggaran yang matang, efisien, dan tepat sasaran. Jangan sampai ada pemborosan, apalagi di tengah keterbatasan fiskal negara,” ujarnya.
Dia pun menekankan komitmen Komisi I DPR RI untuk terus mengawal proses pembentukan Kodam baru tersebut demi memastikan tujuan yang diharapkan dapat tercapai, baik itu dari sisi kebijakan, anggaran, maupun implementasi di lapangan.
"Kami berharap Kodam baru ini bisa memperkuat Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, dan juga mendukung percepatan pembangunan nasional demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Dalam rangkaian Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer Tahun 2025, Batujajar, Jawa Barat, Minggu (10/8), Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI Tandyo Budi Revita, yang semula Wakil Kepala Staf TNI AD, sebagai Wakil Panglima TNI.
Kemudian, Presiden mengukuhkan dan melantik Letjen TNI Djon Afriandi sebagai Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD; Letjen TNI (Mar) Endi Supardi sebagai Panglima Korps Marinir TNI Angkatan Laut; Marsekal Madya TNI Deny Muis sebagai Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara; dan Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional TNI AU.
Presiden Prabowo juga melantik organisasi baru TNI, yaitu enam komando daerah militer (kodam) baru, yaitu Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Riau dan Kepulauan Riau); Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat dan Jambi); Kodam XXI/Radin Inten (Lampung dan Bengkulu); Kodam XXII/Tambun Bungai (Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan); Kodam XXIII/Palaka Wira (Sulawesi Tengah dan Barat); dan Kodam XXIV/Mandala Trikora (Papua Selatan).
Lalu, Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) yang merupakan transformasi dari Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal), kemudian Komando Daerah Angkatan Udara, Komando Operasi Udara, penambahan tiga grup baru Kopassus, 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan TNI AD, 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan TNI AD, Brigade Infanteri Marinir TNI AL, Resimen Komando Korps Pasukan Gerak Cepat TNI AU, Batalyon Infanteri Marinir TNI AL, dan Batalyon Komando Kopasgat TNI AU.
Baca juga: Anggota DPR: Wakil Panglima TNI tak akan timbulkan "matahari kembar"
Baca juga: Anggota DPR sebut penambahan satuan TNI sesuai dengan tantangan
Baca juga: Anggota DPR sayangkan keterlibatan perwira dalam kasus kematian Prada Lucky
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
