Kuota haji 2026 untuk NTB bertambah 1.000 orang

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) NTB, Zamroni Aziz mengaku ada penambahan kuota haji untuk provinsi itu pada tahun 2026.

"Alhamdulillah, kuota haji NTB ada 5.700 sekian, artinya ada penambahan seribu lebih dari tahun lalu," ujarnya di Mataram, Rabu.

Ia mengatakan penambahan kuota haji pada tahun 2026 ini, lantaran NTB menjadi provinsi terbaik di Indonesia pada pelaksanaan haji tahun lalu.

"Tahun kemarin kita termasuk pelaksanaan "open seat" terbaik 1 se- Indonesia. Jadi tidak ada kursi yang tidak terisi. Salah satunya mungkin itu pertimbangannya sehingga NTB ada penambahan kuota hampir seribu lebih, yang dulu hanya 4.400 sekian, sekarang menjadi 5.700 sekian," terang Zamroni Aziz.

Zamroni menegaskan adanya penambahan kuota haji oleh pemerintah ini dapat mengurangi masa antrian hingga 40 tahun.

"Saya kira ini bisa dikurangi, artinya kan 1.000 ini kan sudah otomatis, kalau sudah 1.000 hari ini terangkut akan otomatis ini akan berkurang, sehingga mudah-mudahan terus ada penambahan-penambahan setiap tahun, sehingga masa antrean akan bisa berkurang," ucapnya.

Baca juga: Kemenhaj siapkan pelatihan intensif untuk petugas Haji 2026

Ia mengatakan sudah mengumpulkan pegawai di bidang haji untuk pelunasan haji 2026.

"Jadi untuk lebih ditekan kepada calon jemaah pelunasan-nya harus berdasarkan istitoah, betul-betul nanti calon jemaah haji sudah dalam keadaan rekomendasi dari rumah sakit itu bahwa dalam keadaan sehat," ucapnya.

"Jadi, tidak boleh dimainkan lah di situ, kalau memang tidak sehat, bilang tidak sehat, sehingga betul-betul nanti jemaah haji dalam kondisi yang betul-betul fit menjalankan ibadah. Karena tentu ibadah haji, ibadah yang luar biasa berat," sambung Zamroni Azis.

Ditanya soal rencana penurunan biaya haji oleh pemerintah. Zamroni mengatakan tinggal menunggu keputusan presiden (Kepres).

"Ini kan tinggal menunggu Kepres, karena kemarin sudah akan ada penurunan, saya kira ini sudah berjalan, dan mudah-mudahan walaupun penurunan tapi pelayanan menjadi prioritas utama," tegas Zamroni Azis.

Baca juga: Pemerintah perketat pemeriksaan kesehatan demi keselamatan jamaah haji

Selain itu, kata dia, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Haji. Karena masa transisi, walaupun sudah Kementerian Haji yang tangani tetapi tetap saja Kemenag NTB.

"Provinsi maupun di kabupaten, karena belum ada pegawainya, belum ada satker-nya, tentu ini menjadi tanggung jawab kita, karena bagaimanapun juga bukan persoalan kementerian yang berbeda tetapi sudah menjadi layanan untuk layanan masyarakat yang ada," katanya.