Jakarta (ANTARA) - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) bisa menjadi salah satu upaya mitigasi untuk mencegah ancaman pengangguran imbas penerapan tarif baru Amerika Serikat (AS) keIndonesia.
“Satgas PHK yang sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari harus segera dibentuk,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Adapun ia menilai, tarif baru AS bisa kembali membuka potensi PHK di berbagai sektor industri, mengingat keran impor dari Negeri Paman Sam akan lebih terbuka.
Di tengah tekanan ini, jika produsen lokal tidak akan mampu bersaing, ancaman PHK massal kemungkinan dapat terjadi lagi.
Baca juga: KSPI: Regulasi Satgas PHK diperkirakan hadir dalam bentuk Inpres
“Indonesia mendapat double uppercut. Uppercut pertama, ekspor kita ke Amerika tetap dikenai tarif. Uppercut kedua, barang-barang dari Amerika masuk ke Indonesia tanpa tarif. Kedaulatan ekonomi bangsa sangat rentan dengan kebijakan ini,” katanya.
Ia berharap, pemerintah Indonesia dapat memberikan upaya strategis agar pekerja dan industri dalam negeri bisa terus bergeliat di tengah tantangan ini.
“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto menegakkan kembali kedaulatan ekonomi,” ujar Said.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
Baca juga: Kemnaker integrasikan data PHK dengan BPJS Ketenagakerjaan
Nilai baru tersebut menunjukkan telah tercapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor AS untuk produk Indonesia dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April lalu.
Trump mengatakan Indonesia berjanji akan membebaskan semua halangan tarif dan non-tarif bagi produk AS yang masuk ke RI.
Selain penetapan nilai tarif, kesepakatan yang diteken antara Trump dan Prabowo juga mencakup komitmen RI membeli energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS dan produk agrikultur senilai sebesar 4,5 miliar dolar AS.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
