Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengisian kuota haji khusus dari hasil pembagian kuota haji tambahan saat memeriksa Christ Maharani Handayani selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah sekaligus direktur pada PT Edipeni Travel.
Christ Maharani diperiksa KPK sebagai saksi kasus kuota haji pada 7 April 2026.
“Saksi hadir dan didalami terkait mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota haji tambahan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.
Sementara itu, Budi mengatakan saksi lain yang dijadwalkan diperiksa pada 7 April 2026, yakni Direktur PT Agas Khaera Muti Hanana Sri Agung Nurhayati, Direktur Utama PT Al Amin Mulia Lestari Unang Abdul Fatah, Direktur PT Al Haadi Ziarah Ampel Suwartini, serta Direktur Operasional PT Alhijaz Indowisata Dwi Puji Hastuti belum memenuhi panggilan KPK.
“Saksi lainnya tidak hadir, dan meminta untuk dijadwalkan ulang pemeriksaannya,” katanya.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mulai menyidik kasus dugaan korupsi terkait kuota haji untuk Indonesia tahun 2023–2024.
KPK pada 9 Januari 2026 mengumumkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku staf khusus Yaqut sebagai tersangka kasus tersebut.
Sementara Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour tidak dijadikan sebagai tersangka, meski sempat dicekal ke luar negeri.
Pada 27 Februari 2026, KPK mengumumkan telah menerima audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai kerugian keuangan negara akibat kasus kuota haji.
Kemudian pada 4 Maret 2026, KPK mengumumkan kerugian keuangan negara akibat kasus tersebut mencapai Rp622 miliar.
Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Kemudian pada 17 Maret 2026, KPK menahan Gus Alex di Rutan Cabang Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.
Pada tanggal yang sama, keluarga Yaqut Cholil memohon kepada KPK agar mantan Menag tersebut menjadi tahanan rumah. KPK kemudian mengabulkan permohonan itu, dan Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026.
Pada 23 Maret 2026, KPK mengumumkan sedang memproses pengalihan penahanan Yaqut Cholil dari tahanan rumah menjadi tahanan rutan kembali. Pada 24 Maret 2026, Yaqut resmi menjadi tahanan Rutan KPK.
KPK kemudian mengumumkan dua tersangka baru kasus tersebut, yakni pada 30 Maret 2026. Mereka adalah Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, dan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba.
Baca juga: KPK: Penahanan tersangka kasus CSR BI independensi penyidik
Baca juga: Ketua KPK: Belum ada pemanggilan dari dewas soal tahanan rumah Yaqut
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
