Denpasar (ANTARA) - Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerjanya berjanji membantu pertanian organik di Bali sehingga program pertanian berkelanjutan Pemprov Bali bisa berhasil.
"Kami siap membantu penambahan kuota pupuk organik, menyalurkan bantuan benih, mendukung pembangunan jalan usaha tani, serta memperkuat pengembangan budidaya perikanan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman di Denpasar, Selasa.
Untuk menyukseskan pertanian organik di Bali hingga nantinya menjadikan Bali sebagai Pulau Organik, DPR RI akan memperjuangkan peningkatan bantuan itu dari pemerintah pusat.
Dukungan ini disampaikan DPR RI setelah menilai bahwa produk dari pertanian organik Bali memiliki kualitas tinggi.
Baca juga: Anggota DPR RI sampaikan dukungan untuk SMP swasta di Surabaya
“Untuk itu, bersama rombongan Komisi IV DPR RI akan memperjuangkan agar mendapat akses pasar yang luas dan didukung kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Alex Indra menyampaikan penting juga fasilitasi ekspor produk pertanian dan perikanan Bali agar mampu menembus pasar internasional.
Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi IV DPR RI dalam membantu masyarakat Bali.
Menurut Koster sinergi pusat dan daerah memang sangat penting dalam merealisasikan program pertanian organik yang ramah lingkungan, sekaligus menjaga ekosistem dan ketahanan pangan Bali.
Baca juga: Komisi VII: Pemuda berperan dukung keberlanjutan pemerintah Indonesia
“Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi sektor pertanian dan perikanan di Bali, dari sistem konvensional menuju sistem hijau dan berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan berbasis kearifan lokal dan pelestarian alam,” ujar gubernur.
Dalam kunjungan kerja itu, Alex Indra tak sendiri melainkan turut hadir anggota komisi lainnya seperti I Nyoman Adi Wiryatama dan Sturman Panjaitan.
Selain itu juga hadir Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian; Direktur Perlindungan Tanaman Pangan dan Direktur Kesehatan Hewan dari Kementerian Pertanian; Plh. Sesditjen Perhutanan Sosial; Kepala Balai Perhutanan Sosial; Kepala Balai Pengelolaan DAS; Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan dari Kementerian Kehutanan.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
