Batam (ANTARA) - Komisi II DPR RI menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kesiapan lahan dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat melakukan kunjungan kerja di Batam, Kepulauan Riau, Rabu, mengatakan sejumlah program strategis di provinsi itu telah berjalan namun menghadapi kendala terkait penyediaan lahan.
"Menurut laporan Pak Gubernur, program-program Astacita sudah berjalan walaupun sebagian masih dalam progres. Beberapa bottleneck yang kami temukan, misalnya soal lahan dan tanah. Jangan sampai dana APBN sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya terkendala karena persoalan perizinan maupun regulasi," kata Rifqinizamy.
Menurut dia, kunjungan Komisi II DPR ke daerah bertujuan memastikan berbagai hambatan tersebut dapat segera diselesaikan melalui koordinasi lintas sektor.
Ia juga meminta Kementerian Dalam Negeri lebih proaktif menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pelaksanaan program strategis nasional.
"Misalnya, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional akan dipertemukan dengan gubernur, bupati, dan wali kota agar daerah tidak merasa tidak dilibatkan dalam program-program strategis nasional," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memaparkan perkembangan sejumlah program prioritas nasional atau yang menjadi bagian dari Astacita Presiden Prabowo di Kepulauan Riau.
Ia mengatakan program MBG telah menjangkau 594 ribu penerima manfaat atau sekitar 87,47 persen dari target sebanyak 679 ribu penerima.
Pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Ansar mengatakan sebanyak 51 lokasi telah selesai dibangun, 180 lokasi masih dalam proses pembangunan, 271 lokasi telah tersedia lahannya, sementara 136 lokasi lainnya masih dalam proses penyediaan lahan.
Untuk program Sekolah Rakyat, Kepri saat ini memiliki tiga sekolah rintisan yang berada di Tanjungpinang, Anambas, dan Natuna dengan total 201 siswa.
Namun, pembangunan fisik masih menghadapi kendala karena proses lelang beberapa kali gagal akibat tingginya biaya satuan bahan bangunan di wilayah kepulauan.
Selanjutnya, Ansar menyampaikan saat ini telah tersedia empat Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), masing-masing tiga di Batam dan satu di Natuna.
Selain itu, pemerintah daerah telah mengusulkan 124 calon lokasi untuk pembangunan KNMP berikutnya, dengan mayoritas kesiapan lahan masih dalam status survei.
Pada kesempatan sama, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menekankan pentingnya memastikan mitigasi konflik pertanahan sebelum pembangunan.
"Masih ada beberapa kekurangan sehingga terjadi potensi sengketa lahan atau perkara pertanahan, kami berusaha menyelesaikan ini dengan baik," katanya.
Ia mengatakan pihaknya juga akan berkunjung ke Badan Pengusahaan Batam untuk melihat pelayanan terhadap pengelolaan areal penggunaan lain di kota itu.
Sebagai kesimpulan, Rifqinazimy berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dapat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan sehingga seluruh program prioritas nasional dapat direalisasikan sesuai target.
Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
