Surabaya (ANTARA) - Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mengusulkan agar anggaran program makan bergizi gratis (MBG) bisa diserahkan pihak sekolah untuk memasak makanannya.
"Menurut saya kenapa anggarannya tidak diserahkan ke sekolah saja, kemudian biar mereka masak, tetapi dikasih standarnya," ujar Sri Untari di Surabaya, Rabu.
Menurutnya, langkah ini bisa menghidupkan perekonomian masyarakat dan memberdayakan ibu-ibu yang memiliki keahlian memasak.
"Ini bisa menghidupkan (ekonomi) ibu-ibu yang punya keahlian masak. Pemerataan rejekilah," ujarnya.
Meski begitu, pihaknya belum mengetahui teknis pelaksanaan program MBG ini ke depannya.
"Kami belum menerima juknisnya (petunjuk teknis), tetapi Pemprov Jatim telah menyiapkan anggarannya. Sampai sekarang juga belum tahu siapa saja yang dilibatkan," katanya.
Baca juga: DPR optimis Program Makan Bergizi Gratis beri dampak nyata bagi bangsa
Untari sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mengaku hingga saat ini belum dilibatkan atau diajak bicara terkait masalah program pemerintah ini.
"Saya sebagai ketua koperasi juga belum dilibatkan. Nunggu pemprov koordinasi dengan pusat dulu, baru tahu seperti apa," ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov Jatim menyatakan telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program makan bergizi gratis. Namun, dana ini sementara disimpan sebagai dana cadangan sambil menunggu pedoman teknis dari pemerintah pusat.
"Karena belum ada regulasi dan petunjuk teknis yang jelas, anggaran tersebut masih dalam bentuk dana cadangan. Kami juga belum mengetahui secara rinci penempatannya. Saat ini, untuk tahap awal (kick-off), semua anggaran berasal dari pusat," kata Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono pada kesempatan sebelumnya.
Baca juga: Pj Bupati Lumajang pastikan distribusi makan bergizi tepat sasaran
Walau demikian, Adhy mengungkapkan bahwa persiapan sudah dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program makan siang gratis berjalan lancar di Jawa Timur.
Ia menyebut bahwa pemprov telah berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional, meskipun peran pemerintah daerah dalam program ini masih menunggu kejelasan dari regulasi pusat.
"Saya belum mendapat informasi lengkap terkait posisi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya, karena pedoman yang diterima masih terbatas," ujarnya.
Sambil menunggu arahan lebih lanjut, Pemprov Jawa Timur telah mengambil sejumlah langkah, termasuk bekerja sama dengan Pramuka untuk menyelenggarakan kegiatan memasak gratis yang akan mendistribusikan makanan kepada 10 ribu orang di berbagai sekolah.
Adhy menjelaskan langkah ini juga merupakan upaya untuk menyosialisasikan program makan bergizi gratis kepada masyarakat sebelum implementasi berskala besar dilakukan.
Baca juga: Prabowo terima pantun dari siswa SD penerima MBG di Ciracas
Baca juga: Menko Pangan: Pelaksanaan program MBG bertahap dan terus dievaluasi
Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
