Jakarta (ANTARA) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengharapkan lima program paket ekonomi dengan tiga di antaranya menyasar langsung sektor perikanan dan kelautan, yang dirancang pemerintah, dapat memperkuat kemampuan nelayan sekaligus menyerap tenaga kerja.
"KNTI memberikan apresiasi kepada pemerintah yang merancang lima program paket ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja," kata Ketua Umum DPP KNTI Dani Setiawan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Pemerintah pada Senin (15/9/2025) meluncurkan lima program penyerapan tenaga kerja yang diproyeksikan dapat menyerap hingga lebih dari 3 juta pekerja dalam berbagai sektor di tanah air.
Lima program penyerapan tenaga kerja itu diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Lima program tersebut, yakni operasional koperasi desa/kelurahan merah putih; replanting di perkebunan rakyat; kampung nelayan merah putih; revitalisasi tambak Pantura Jawa; dan modernisasi kapal nelayan.
Adapun tiga dari lima paket ekonomi yang dirancang pemerintah menyasar kepada sektor perikanan yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Kelautan (KKP) yakni kampung nelayan merah putih (KNMP); revitalisasi tambak Pantura; dan modernisasi kapal nelayan.
Sedangkan, program koperasi desa/kelurahan merah putih yang dirancang Kemenko Pangan juga menyasar kepada masyarakat pesisir dalam pembentukan koperasi di kampung-kampung nelayan
KNTI menilai program koperasi desa merah putih menjadi instrumen penting menjawab persoalan nelayan, termasuk akses BBM subsidi, cold chain, akses pasar, serta infrastruktur perikanan untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Selain itu, program kampung nelayan merah putih diharapkan dapat mentransformasi desa-desa pesisir menjadi basis produksi pangan perikanan, menciptakan lapangan kerja luas, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
KNTI menekankan pentingnya aspek politik, ekonomi, lingkungan, dan pengembangan SDM dalam KNMP, agar nelayan kecil dilibatkan sejak perencanaan hingga implementasi, serta koperasi menjadi pondasi kemandirian ekonomi pesisir berbasis rakyat.
Sementara program revitalisasi tambak Pantura seluas 20.000 hektare diprediksi menyerap 168.000 tenaga kerja, namun KNTI mengingatkan perlunya pelibatan masyarakat pesisir sejak awal, serta pelatihan keterampilan agar partisipasi lokal benar-benar nyata.
KNTI juga menyoroti aspek ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan revitalisasi tambak, termasuk kejelasan alokasi dana Rp26 triliun, pengelolaan supply chain nila salin, serta pencegahan kerusakan mangrove dan pencemaran lingkungan pesisir.
Kemudian, pada program modernisasi kapal perikanan yang menargetkan 1.500 unit dengan rincian 1.000 unit kapasitas 30 GT dan 500 unit kapal dengan kapasitas 150-600 GT, diyakini dapat mendorong peningkatan kapasitas armada sekaligus membuka peluang bagi nelayan untuk beradaptasi dengan teknologi lebih maju.
Namun, KNTI menilai keberhasilan program itu membutuhkan perhatian pada keberlanjutan ekosistem dan keadilan sosial, termasuk perlunya zonasi yang jelas, pengawasan partisipatif, serta akses perizinan yang lebih sederhana bagi nelayan kecil.
Pasalnya, KNTI mengidentifikasi 90 persen mayoritas nelayan mengoperasikan kapal berukuran di bawah 10 GT, yang berarti terdapat kesenjangan teknologi dan kapasitas yang sangat besar antara nelayan tradisional dengan program modernisasi.
Selain modernisasi kapal, KNTI mendorong agar program itu dilengkapi skema jaminan sosial hingga jaminan pendapatan minimum sehingga nelayan tradisional tetap terlindungi dan mampu bersaing dalam sektor perikanan modern.
Baca juga: KNTI minta pemerintah perhatikan lingkungan dalam pembangunan KNMP
Baca juga: Menteri KKP perkuat sinergi dengan KNTI sejahterakan nelayan
Baca juga: KNTI minta pemerintah memperbanyak SPBUN guna mudahkan nelayan Aceh
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
