Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menargetkan perluasan restorasi gambut di areal luar konsesi dengan menggandeng dunia usaha untuk mempercepat pemulihan ekosistem penting dalam penanganan perubahan iklim tersebut.
"Keberhasilan pemulihan di dalam konsesi perlu diperluas ke luar konsesi. Tantangan terbesar justru ada di area yang tidak terikat kewajiban hukum, sehingga lebih rentan terhadap degradasi," ujar Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq dalam pernyataan dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat.
Baca juga: KLH siapkan apresiasi bagi perusahaan yang lakukan restorasi gambut
Dia menyoroti Indonesia memiliki sekitar 13,36 juta hektare lahan gambut dengan cadangan karbon mencapai 57 gigaton, menjadikannya salah satu penyerap karbon terbesar di dunia. Namun, lebih dari 3,3 juta hektare diantaranya mengalami kerusakan akibat drainase, konversi lahan, dan praktik pembukaan lahan dengan api.
Tetapi, katanya, data periode 2018-2023 menunjukkan adanya kemajuan signifikan dimana 3,07 juta hektare mengalami perbaikan kualitas, meskipun 2,50 juta hektare masih menurun dan sisanya sekitar 18,72 juta hektare tetap stabil. Tren ini menunjukkan pemulihan mulai memberikan dampak nyata.
Sejak 2015, pemerintah telah menjalankan Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di 332 desa, yang terbukti efektif menekan kebakaran lahan. Kini, hanya tiga desa yang masih mengalami kebakaran berulang.
Tidak hanya gambut, dia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam rehabilitasi mangrove, yang juga memiliki peran penting dalam penanganan perubahan iklim karena kemampuannya menyimpan karbon di bawah permukaan tanah.
"Investasi dalam pemulihan bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga mengurangi risiko bisnis, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka akses menuju sertifikasi karbon," kata Menteri Hanif.
Sebagai langkah konkret, KLH/BPLH akan menjalin kerja sama dengan sektor swasta di 1.450 desa dan dengan pemerintah daerah di 904 desa yang tersebar di wilayah prioritas.
Baca juga: KLH pastikan regulasi gambut sudah lengkap dan berjalan
Baca juga: KLH soroti potensi ekonomi dari restorasi gambut dan mangrove
Pendekatan kolaboratif ini bertujuan memperluas dampak pemulihan melalui sinergi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga akan memberikan sertifikat pemulihan ekosistem sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan yang berkolaborasi.
Sertifikat itu tidak hanya menjadi pengakuan kontribusi terhadap target net zero emission, tetapi juga membuka peluang dalam pasar karbon global.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
