Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen memberikan perlindungan bagi nelayan kecil dan anak buah kapal (ABK) perikanan karena memiliki risiko yang sangat tinggi saat melaut, dan melakukan aktivitas penangkapan ikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan pihaknya akan merumuskan dengan jelas pengertian masing-masing entitas di dalamnya, sebab tidak semua orang yang berjibaku di sektor perikanan tangkap disebut nelayan.
Dia menjelaskan nelayan kecil adalah pihak yang memang mata pencahariannya hanya menangkap ikan untuk kehidupan sehari-hari.
Sedangkan awak kapal perikanan adalah pekerja di kapal perikanan skala besar maupun industri. Sedangkan pelaku usaha perikanan adalah pihak yang memiliki kapal perikanan.
“Fokus kami untuk melindungi para nelayan dan terus memperjuangkan agar mereka mendapatkan hak-haknya sehingga ada keadilan baik bagi nelayan kecil, pekerja kapal perikanan, dan pengusaha perikanan itu sendiri," kata Latif dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Selain itu, KKP juga melakukan pembinaan, pemberdayaan dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas para nelayan.
Ia menuturkan, klasifikasi itu penting untuk memastikan regulasi perlindungan maupun pemberdayaan yang akan buat tepat sasaran. Untuk para ABK misalnya, akan dilakukan pengaturan guna melindungi hak dan kewajiban menyangkut upah minimum, asuransi dan jaminan sosial.
Sedangkan untuk nelayan akan diberikan fasilitas bantuan hukum nelayan dan pendampingan kegiatan pemulangan nelayan pelintas batas, penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan fasilitasi perlindungan nelayan dan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan fasilitasi perlindungan nelayan.
"KKP kini memiliki unit kerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan berdasarkan Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP," ucapnya.
Beberapa tugas direktorat tersebut yaitu melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Selain itu, Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan juga memberi bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan fasilitasi perlindungan nelayan.
Sementara, fungsi direktorat ini antara lain penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan fasilitasi perlindungan nelayan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan fasilitasi perlindungan nelayan serta fasilitasi pemberian perlindungan atas risiko dan keselamatan kegiatan penangkapan ikan.
“Tentu saja dalam melaksanakan kegiatan perlindungan, tentu KKP tidak bekerja sendiri dan melibatkan sinergi berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan NGO,” imbuh Latif.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pentingnya perlindungan terhadap nelayan dan awak kapal perikanan sebagai jaminan sosial dan peningkatan kesejahteraan.
Baca juga: KKP dan Pemprov Banten bongkar sisa pagar laut di perairan Tangerang
Baca juga: KKP tangkap dua kapal ikan Vietnam beroperasi di Natuna Utara
Baca juga: KKP minta pelaku usaha tidak lakukan privatisasi pantai
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025