Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan hal-hal yang terjadi di luar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kewenangan TNI dan Polri.
"Saya sudah menyampaikan bahwa BGN tetap fokus menyiapkan dan melaksanakan Program MBG, hal-hal lain di luar itu menjadi kewenangan TNI dan Polri," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Jumat.
Dadan menyampaikan hal tersebut untuk merespons demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan pelajar di Yahukimo, Papua, yang menolak Program MBG karena merasa lebih membutuhkan pendidikan.
Ia juga mengemukakan ulat sagu sebagai salah satu sumber protein yang menjadi ciri khas pangan lokal di Papua dapat menjadi alternatif menu MBG.
Baca juga: Menyukseskan program MBG melalui penguatan pangan lokal di Papua
Baca juga: Papua butuh ahli gizi untuk sukseskan program MBG
Sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan berhadapan dengan aparat TNI dan Polri jika melakukan ancaman terhadap sekolah di Papua yang menerima manfaat Program MBG.
Hasan memastikan pelaksanaan Program MBG di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, tetap berjalan, meskipun sekolah penerima manfaat mendapatkan ancaman dari OPM.
"MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri," kata Hasan.
Baca juga: Istana: OPM yang ancam sekolah penerima MBG berhadapan TNI dan Polri
Baca juga: Mendikdasmen beri respons pelajar Papua yang tolak MBG
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
