Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kenaikan dana operasional untuk para kader dasawisma individu yang berperan dalam program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Jakarta merupakan bentuk apresiasi atas kerja mereka.
Kenaikan dana operasional ini menjadi bagian dari program percepatan 100 hari kerja atau "quick wins" program Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.
"'Quick wins' tersebut merupakan bentuk perhatian gubernur terhadap kader dasawisma yang dianggap telah banyak berperan dalam pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta hingga saat ini," kata Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Iin Mutmainnah di Jakarta, Kamis.
Untuk menindaklanjuti salah satu "quick wins" ini, Dinas PPAPP DKI telah melakukan kajian dan menyusun rancangan keputusan gubernur tentang Satuan Biaya Operasional Koordinator Kelompok Dasawisma yang telah diajukan dalam APBD Perubahan Tahun 2025 untuk mengakomodir kebutuhan kenaikan operasional kader dasawisma.
Baca juga: 38 ribu NIK masuk daftar penataan adminduk Jakarta
Baca juga: Pendatang di Jakarta dapat diakui jika terdaftar penduduk sementara

Dengan begitu, dana operasional para kader naik dari semula Rp500 ribu per bulan, kini menjadi Rp750 ribu.
Iin menyampaikan kader dasawisma di Jakarta yang kini berjumlah sekitar 76.114 orang terus aktif mendata keluarga, menyebarkan informasi pada masyarakat hingga menggerakkan masyarakat.
"Apresiasi kinerja kader dasawisma atas peran dan kinerjanya selama ini, seiring diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor 497 Tahun 2025 tentang Satuan Biaya Operasional Bulanan Koordinator Kelompok Dasawisma," kata dia.
Berkat kerja para kader, kini data dari tujuh juta jiwa penduduk Jakarta sudah terkumpul sebagai bekal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merumuskan kebijakan tepat sasaran. Para kader dapat menjangkau 94 persen RT di seluruh pelosok kota Jakarta.
Data terkumpul meliputi 99,8 persen bangunan, lalu 97,8 persen rumah tangga, 97,8 persen keluarga, 98,3 persen individu dan 35,4 persen status rumah layak huni serta indikator penting lainnya seperti keluarga berencana dan kondisi sosial warga.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.