Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi menegaskan komitmen kuat pihaknya dalam menghadirkan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang semakin inovatif serta responsif melalui optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Cris, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menekankan pentingnya sinergi antara Kemnaker dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam mewujudkan tata kelola dokumentasi hukum yang baik dan sesuai prinsip good governance.
“Pengelolaan JDIH merupakan pondasi penting dalam mendukung reformasi hukum dan birokrasi. Ini bukan hanya soal kearsipan hukum, tetapi juga pelayanan publik yang bermutu,” ujar Cris.
Lebih lanjut, ia menuturkan pengelolaan JDIH Kemnaker selama ini telah mengalami berbagai peningkatan, termasuk perbaikan sistem, inovasi digital, serta pelaksanaan evaluasi internal yang berkelanjutan.
Evaluasi ini dilakukan guna mendorong keterbukaan informasi hukum kepada masyarakat dan meningkatkan nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH), di mana salah satu indikator utamanya adalah penataan database peraturan perundang-undangan.
Sejak pelaksanaan JDIH Award pertama tahun 2014, JDIH Kemnaker telah meraih 9 penghargaan dari 10 kali penyelenggaraan.
Pada pertemuan nasional Pengelola JDIHN 2024 lalu, JDIH Kemnaker kembali meraih Penghargaan Terbaik III Kategori Kementerian.
“Kami berharap kerja keras ini akan membuahkan hasil yang lebih optimal dan membawa JDIH Kemnaker meraih peringkat I atau II di masa depan,” kata Cris.
Di samping itu, Sekjen juga memberikan apresiasi kepada BPHN atas kerja sama yang erat dan konsisten dalam meningkatkan kualitas JDIH di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
“JDIH harus menjadi sarana pelayanan hukum yang mudah diakses, terintegrasi, dan terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman,” kata Cris.
Baca juga: Menaker dorong standar global perlindungan buruh dari bahaya biologis
Baca juga: Indonesia-AS bahas strategi hadapi dinamika dunia kerja
Baca juga: Indonesia-Swiss perkuat akses tenaga kerja muda dan disabilitas
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025
