Denpasar, Bali (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersiap menempatkan sebanyak 1.394 kepala keluarga (KK) sebagai transmigran di berbagai wilayah Indonesia pada November dan Desember 2025.
Penempatan jumlah transmigran pada 2025 ini meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan sebanyak 131 KK transmigran pada 2024.
"Yang membedakan pola transmigrasi lama dan baru adalah kalau dulu output-nya seberapa banyak penduduk yang bisa dikirimkan dari daerah padat ke daerah cukup jarang. Pola pikir sekarang output-nya adalah seberapa banyak rakyat yang bisa disejahterakan di kawasan-kawasan yang sudah ditentukan sebagai kawasan transmigrasi," ujar Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman saat dialog di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BPPMT), Kota Denpasar, Bali, Selasa.
Dari sebanyak 1.394 transmigran, Menteri Iftitah merinci sebanyak 1.314 KK merupakan transmigrasi lokal (trans lokal) dan sebanyak 80 KK merupakan trans karyanusa atau yang didatangkan dari Pulau Jawa dan Bali (daerah padat) ke wilayah lainnya.
Untuk trans lokal, rinciannya, sebanyak 504 KK penempatan di kawasan Rempang, Kota Batam, sebanyak 100 KK di kawasan Salor, Kabupaten Merauke, sebanyak 290 KK di kawasan Jelai, Kabupaten Sukamara, dan sebanyak 50 KK di kawasan Kerang, Kabupaten Paser.
Kemudian, sebanyak 55 KK di kawasan Salim Baru, Kabupaten Bulungan, sebanyak 35 KK di kawasan Tampolore, Kabupaten Poso, sebanyak 65 KK di kawasan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, dan 115 KK di kawasan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap.
Selanjutnya, sebanyak 50 KK di kawasan Sagea Waleh, Kabupaten Halmahera Tengah, serta sebanyak 50 KK di kawasan Melolo, Kabupaten Sumba Timur.
Sementara itu, untuk 80 KK kategori trans karyanusa, rinciannya sebanyak 15 KK di kawasan Tampolore, Kabupaten Poso, sebanyak 35 KK di kawasan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, serta sebanyak 30 KK di kawasan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap.
Seiring dengan penempatan transmigran itu, Kementrans telah menyiapkan pagu anggaran senilai Rp1,89 triliun pada 2025, yang mana tambahan Rp1,77 triliun baru saja mendapatkan persetujuan dari Komisi V DPR RI.
Selain APBN, Iftitah mengatakan Kementrans juga akan menjalin kerja sama dengan pihak swasta, untuk mendukung modal dalam program transmigrasi nasional.
Ia mencontohkan Kementrans sedang melakukan pilot project di kawasan Melolo, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang tingkat kemiskinannya sekitar 27 persen.
"Kami sudah bicara dengan salah satu investor yang ada di sana (Sumba Timur). Di sana, industri yang sedang dikembangkan adalah tebu. Tebu ini memiliki nilai manfaat yaitu pertama untuk gula atau pangan yang bisa menuju kepada swasembada pangan. Kemudian, kedua adalah untuk swasembada energi. Kami sudah bicara dengan dunia usahanya, investornya, itu bisa sampai menghasilkan 22 MW," ujar Menteri Iftitah.
Baca juga: Mentrans ungkap tiga daerah mengajukan penempatan transmigran
Baca juga: Kementrans siap membentuk badan usaha milik transmigran
Baca juga: Mentrans pastikan sertifikasi 129 ribu bidang tanah transmigrasi
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
