Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas akses legalitas usaha, sertifikasi, pelindungan produk, dan pembiayaan bagi pelaku usaha melalui penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro 2026.
Saat membuka festival tersebut di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan festival itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem usaha yang aman, inklusif, dan kondusif agar pelaku UMKM dapat tumbuh, berdaya saing, dan naik kelas.
“Kami berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, serta akses pembiayaan, baik KUR maupun non-KUR. Semua layanan tersebut kami kemas dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro,” kata Maman dalam siaran pers yang diterima di Jakarta.
Menurut dia, pendampingan yang terintegrasi diperlukan untuk mempercepat transformasi usaha mikro menjadi lebih formal dan memiliki daya saing yang lebih kuat.
Maman menjelaskan saat ini masih terdapat sekitar 77 persen pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperluas akses perizinan dan berbagai layanan pendukung usaha.
Untuk itu, Kementerian UMKM menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor perbankan, hingga dunia usaha guna memperkuat proses formalisasi usaha mikro.
Ia menambahkan legalitas usaha tidak hanya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha, tetapi juga membuka akses terhadap pembiayaan dan program pemberdayaan yang disediakan pemerintah.
“Karena kita menyadari bahwa ketika UMKM tumbuh dan mendapatkan akses perizinan serta pembiayaan yang masif dan optimal, maka roda perekonomian daerah juga akan bergerak,” ujar Maman.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menilai UMKM perlu terus didorong untuk naik kelas melalui penguatan legalitas, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan daya saing.
Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro 2026 diselenggarakan di 10 lokasi di seluruh Indonesia dengan melibatkan sekitar 1.000 pelaku usaha mikro. Balikpapan menjadi kota pertama yang mengawali rangkaian kegiatan tersebut tahun ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem usaha mikro nasional.
Baca juga: Kementerian UMKM tekankan pentingnya NIB untuk akses fasilitas usaha
Baca juga: Anggota DPR minta Kemenpar sesuaikan anggaran 2027 untuk perkuat UMKM
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
