Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong optimalisasi pengelolaan aspirasi masyarakat melalui LAPOR! dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru menjelaskan bahwa langkah ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang kesehatan dan gizi masyarakat.
Menurut dia, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada implementasi di lapangan, tetapi juga pada efektivitas sistem aspirasi masyarakat yang terintegrasi.
"Keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga pada sistem pengelolaan aspirasi masyarakat yang efektif, responsif, dan terkoordinasi," kata Otok.
Optimalisasi pengelolaan aspirasi masyarakat melalui SP4N-LAPOR! dalam program MBG ini dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional bersifat lintas sektor.
Selain itu, program ini juga didorong untuk menjadi wadah bagi masyarakat dalam memberikan aspirasi.
"Dengan memanfaatkan LAPOR! sebagai sarana pengaduan dalam program MBG, Pemerintah dapat terus melakukan upaya perbaikan untuk memastikan kualitas pelayanan dalam implementasi program MBG,” ungkap dia.
Program MBG menjadi solusi konkret pemerintah untuk memastikan setiap individu, terutama anak-anak sekolah, memperoleh akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi.
Dengan gizi yang terpenuhi sejak dini, dia berharap anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.
Kolaborasi lintas sektor ini dilakukan oleh Kementerian PANRB, Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Langkah kolaborasi ini merupakan komitmen untuk memperkuat sistem pengelolaan aspirasi masyarakat melalui LAPOR! yang dianggap sebagai elemen kunci dalam memastikan efektivitas program MBG," ungkap Otok.
Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Beleid ini menegaskan bahwa program MBG dan Program Makanan Tambahan Ibu Hamil (PMT) harus dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Baca juga: Menteri Maman pastikan bantu akses pendanaan UMKM yang terlibat MBG
Baca juga: CISDI beri tiga rekomendasi guna tingkatkan mutu program MBG
Program MBG adalah langkah strategis dalam mempersiapkan generasi muda yang sehat dan berkualitas.
Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk terus mendengarkan aspirasi masyarakat dan melakukan perbaikan terhadap program tersebut.
Dengan optimalisasi tindak lanjut laporan melalui SP4N-LAPOR!, dia mengharapkan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk memperoleh respons dengan lebih cepat dan solutif.
"Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi dan inovasi dalam pelayanan publik. Dengan kolaborasi yang solid, kami yakin untuk mewujudkan program MBG dan PMT yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat," tambah Otok.
Menurut Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Kementerian PANRB Insan Fahmi, telah ada aspirasi dan pengaduan yang masuk melalui LAPOR! mengenai program MBG.
Sejak Oktober 2024 hingga Januari 2025, LAPOR! telah menerima 27 laporan terkait dengan program MBG, dengan tingkat tindak lanjut sebesar 31,8 persen.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 laporan berkaitan dengan aspirasi pengajuan kemitraan dalam program MBG.
"Data ini menunjukkan bahwa LAPOR! makin dikenal masyarakat sebagai sarana penyampaian aspirasi terkait dengan program MBG," tutur Insan.
Ia menyampaikan bahwa Kementerian PANRB telah meminta seluruh pemangku kepentingan terkait program MBG untuk bersama-sama menyusun standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan aspirasi masyarakat agar lebih terstandar dan mudah pengimplementasiannya.
Selain itu, akan dilakukan pemetaan klasifikasi laporan yang masuk pada sistem LAPOR! guna pastikan setiap isu pengaduan yang masuk ditangani oleh instansi yang tepat.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
