Pangkalpinang (ANTARA) - Kemenko Polhukam Republik Indoneaia memfokuskan pemantauan praktik politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada Ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu (27/8).
"Kementerian dan lembaga desk penyelenggara pilkada serentak tahun lalu memantau penyelenggaraan pilkada ulang tahun ini," kata Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Pertahanan Letjen Purn Yoedhi Swastanto di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Desk Pilkada Serentak 2025 yaitu Kemenko Polhukam, Kemenkomdigi, Kemendagri, BIN, Bawaslu, TNI, Polri dan beberapa instansi lainnya bersama-sama memantau pelaksanaan Pilkada Ulang 2025 di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
"Pemantauan ini untuk mengantisipasi dan menangani pelanggaran netralitas ASN, politik uang dan lainnya yang akan mengganggu pemilihan bupati dan wali kota pada pilkada ulang ini," katanya.
Baca juga: Stafsus Menkopolkam lepas distribusi logistik Pilkada Ulang di Bangka
Menurut dia, apabila ditemukan politik uang ataupun ASN tidak netral maka akan ditindak tegas sesuai aturan berlaku agar para pelaku jera.
"Kita akan menindak tegas karena prilaku politik uang dan ASN tidak netral ini merusak tatanan berdemokrasi bangsa ini," katanya.
Ia menegaskan seluruh kesiapan dalam penyelenggaraan pilkada ulang ini harus selalu diawasi. Mulai dari distribusi logistik karena pemerintah pusat berkewajiban untuk memfasilitasi itu dan badan adhoc menentukan kesiapan selain dukungan anggaran, juga layanan kesehatan dan kesiapan pengamanan dari TNI dan Polri.
"Jika semua berjalan baik bisa mencerminkan pemimpin yang kita pilih nanti terbaik juga karena semua hasil pemilihan dari masyarakat dan pilkada ulang sangat tergantung dari penyelenggara dan partisipasi masyarakat," ujarnya.
Ia menyatakan ada beberapa penekanan dari Menko Polhukam agar pilkada ulang ini sukses dengan harapan semua berjalan aman, lancar, tertib sesuai aturan dan mencerminkan aspek demokrasi.
"Menko Polhukam menekankan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kesadaran berdemokrasi, karena kewajiban pemerintah memberi dukungan, menjaga netralitas dan keamanan harus berjalan aman dan lancar," katanya.
Baca juga: Polda Babel gelar patroli skala besar jelang Pilkada Ulang
Baca juga: Pemerintah pastikan tak ada intervensi dalam PSU dan pilkada ulang
Pewarta: Aprionis
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
