Nabire (ANTARA) - Kementerian Keuangan RI mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) untuk memperkuat kemampuan fiskal jangka panjang.
Perwakilan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Gribig Darodjat di Nabire, Rabu mengatakan, DAD adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.
“Misalnya pemda mengalokasikan Rp1 triliun untuk DAD, maka dana pokok itu tidak boleh di otak-atik. Namun pemda dapat persentase hasil pengelolaan DAD yang bisa digunakan untuk belanja daerah,” ujar Greget pada sosialisasi pembentukan DAD.
Ia mengatakan, DAD ditempatkan pada instrumen keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang telah diakui kredibilitas-nya sehingga nilai awal investasi tidak dipengaruhi fluktuasi di pasar uang atau pasar modal.
Untuk itu, DAD hanya dapat disimpan dalam Surat Berharga Negara (SBN), Obligasi pada proyek yang dijamin oleh pemerintah serta deposito pada bank yang sehat.
“Instrumen keuangan yang dipilih memiliki tingkat imbal hasil yang optimal dan bebas dari risiko penurunan nilai sehingga fluktuasi hanya akan mempengaruhi imbal hasil,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemda yang memiliki DAD dapat meningkatkan dan atau memperluas pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah dan tidak tergantung anggaran dari pemerintah pusat.
DAD yang tersimpan dalam waktu lama dapat memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, atau manfaat lainnya dan dapat dimanfaatkan lintas generasi.
“DAD dapat diperhitungkan sebagai bagian pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain anggaran belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya.
Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Kesra Provinsi Papua Tengah Herman Kayame mengatakan, pembentukan DAD bertujuan untuk memberi kesempatan pemda untuk dapat mengelola keuangan daerah secara lebih optimal.
DAD tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang tetap dapat merasakan manfaat dari sumber dana pemerintah yang dialokasikan saat ini.
"Pembentukan DAD juga perlu banyak berdiskusi untuk merumuskan langkah konkret dalam pembentukan DAD di tengah dinamika ekonomi dan keterbatasan sumber pendapatan saat ini,” ujarnya.
Baca juga: DPR RI dorong pembentukan Pansus percepatan ekonomi perbatasan Papua
Baca juga: Bupati Jayawijaya bertemu Mendag, dorong penguatan ekonomi daerah
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
