Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengerahkan kapal negara untuk mendukung proses rede transport (langsiran) di KMP Pulau Telo guna mendukung layanan transportasi laut terjadi kondisi pendangkalan di Pulau Baai, Bengkulu.
"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai terus memperkuat konektivitas Pulau Enggano dengan daratan utama Bengkulu," kata Kepala KSOP Kelas III Pulau Baai Bengkulu Petrus Chistanto Maturbongs dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Komitmen itu merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Normalisasi Transportasi di Pulau Enggano.
Ia mengungkapkan sejak Selasa (1/7), kembali mengerahkan dukungan penuh dalam pelaksanaan rede transport (langsiran) KMP Pulau Telo.
Rede transport merupakan kegiatan angkutan perairan di dalam pelabuhan, baik itu dari dermaga ke kapal, kapal ke kapal, atau dermaga ke dermaga, menggunakan kapal kecil atau kapal rede.
Baca juga: Pelindo keruk alur Pelabuhan Baai Bengkulu dengan kedalaman 4 meter
Kegiatan itu memfasilitasi perpindahan penumpang dan barang di dalam area pelabuhan, terutama ketika kapal besar tidak bisa sandar langsung di dermaga.
"Untuk KMP Pulau Telo, kami juga berkoordinasi dengan BPTD dan stakeholder lainnya agar proses rede transport berjalan lancar dan pelayanan masyarakat tidak terganggu," ujar Petrus.
Untuk mendukung proses langsiran, dua kapal negara dikerahkan, yakni KN. P.359 (kelas III) dan KN. P.5262 (kelas V).
Kegiatan itu melibatkan sinergi lintas instansi, antara lain BPTD Bengkulu, Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, TNI AL, Basarnas, dan Polairud, guna memastikan proses embarkasi dari kolam pelabuhan ke dermaga berjalan aman dan lancar.
Ia menegaskan pihaknya selalu memastikan layanan transportasi laut tidak pernah berhenti untuk melayani masyarakat Enggano meski tengah terjadi kondisi pendangkalan.
"Pelayanan kami lakukan dengan penyesuaian-penyesuaian di lapangan termasuk rede transport ini," tegasnya.
Baca juga: Wagub minta target pengerukan pelabuhan Bengkulu jangan mundur lagi
Selain itu, KSOP Pulau Baai juga terus mengintensifkan pengawasan terhadap progres pengerukan alur pelayaran oleh Pelindo. Pengawasan dilakukan secara langsung di lapangan melalui inspeksi (uji petik) untuk memastikan seluruh pekerjaan memenuhi standar keselamatan dan keamanan pelayaran.
"Kami maksimalkan pelayanan, baik dari sisi pengawasan pengerukan alur pelayaran maupun terhadap masyarakat di Pulau Enggano agar tetap terhubung dengan daratan utama," katanya pula.
Pembukaan alur Pulau Baai ditargetkan pada minggu pertama Juli 2025.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Wilayah Bengkulu Dinda menjelaskan jadwal pelayaran perintis KMP Pulau Telo yang semula dua kali seminggu saat ini dikurangi menjadi satu kali akibat pendangkalan alur.
"Oleh karena itu, anggaran subsidi pelayaran sebagian dialokasikan untuk mendukung penyediaan BBM bagi kapal negara yang digunakan dalam proses langsiran. Sebelumnya, kebutuhan BBM telah dibantu oleh KSOP dan Pelindo," ujar Dinda.
Seluruh langkah ini merupakan implementasi langsung dari Inpres 12/2025, yang menekankan pentingnya normalisasi alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai, kelancaran konektivitas Enggano–Bengkulu, serta terjaminnya pasokan logistik, pangan, dan BBM.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menegaskan bahwa koordinasi dan kolaborasi antar subsektor Kementerian Perhubungan serta bersama pemangku kepentingan lainnya akan terus dioptimalkan demi mewujudkan layanan transportasi laut yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Pulau Enggano
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
