Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menggandeng tujuh pemerintah daerah untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) transportasi perkotaan melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, serta kolaborasi guna mendukung layanan mobilitas yang aman, efisien, dan berkelanjutan.
"SDM yang kompeten untuk mengurusi dan meminimalkan permasalahan-permasalahan transportasi yang terjadi," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kemenhub Suharto dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Dia menyebutkan, tujuh pemerintah daerah tersebut meliputi Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Makassar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai, Kolaka Timur, Buton Tengah, Konawe Selatan, dan Pemkab Muna.
Kerja sama pengembangan SDM transportasi perkotaan itu dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPSDMP Kemenhub bersama ketujuh Pemda tersebut yang dilaksanakan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, Sulawesi Selatan.
Baca juga: KAI sebut LRT Jabodebek perkuat transportasi dan mobilitas perkotaan
Suharto menyampaikan, pemerintah sangat memperhatikan pembangunan infrastruktur tidak terkecuali transportasi, dimana hal itu sudah dirasakan dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat baik di tingkat pusat, maupun daerah.
Dia menegaskan, berbagai persoalan transportasi akan terus muncul dan membesar, mulai dari kemacetan, lemahnya integrasi antarmoda, tingginya biaya transportasi dan logistik, hingga dampak lanjutan berupa polusi udara yang kian mengkhawatirkan.
Sehingga diperlukan SDM yang unggul, adaptif, dan berdaya saing untuk mampu menjawab berbagai tantangan tersebut.
Ia menambahkan, pihaknya pada tahun 2018 pernah melakukan survei kepada pemerintahan daerah, dan didapatkan bahwa pejabat-pejabat yang mengurusi transportasi di fungsi perhubungan jumlahnya sangat minim hanya 8,18 persen dari kebutuhan yang seharusnya.
"Sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul tidak terselesaikan dengan tuntas dan cepat. Itulah cikal bakal kenapa kami menyelenggarakan sekolah-sekolah pola pembibitan," jelasnya.
Kemenhub menekankan pentingnya penguatan SDM transportasi di daerah agar memiliki persepsi, loyalitas, dan dedikasi yang selaras dalam membangun sistem transportasi yang andal dan berkelanjutan.
Penguatan SDM, menurut Suharto, menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan transportasi, sehingga diperlukan pembekalan kompetensi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut kesamaan visi dalam pengembangan layanan transportasi.
Selain itu, pembangunan transportasi tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat semata. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengingat sistem transportasi tidak mengenal batas wilayah administratif dan saling terhubung satu sama lain.
"Kami berkomitmen untuk membangun transportasi yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo, dimana dari delapan Asta Cita, lima diantaranya terkait dengan masalah transportasi, yang menjadi urat nadi dalam kehidupan sehari-hari," katanya.
Suharto menambahkan, kerja sama itu juga merupakan bukti nyata Kementerian Perhubungan untuk memenuhi kebutuhan SDM transportasi unggul berbasis daerah yang nantinya mengabdi dan mengelola sistem transportasi di wilayah masing-masing.
Sebelumnya di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, BPSDMP telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Kota Cirebon, Salatiga, Madiun, Pemerintah Kabupaten Semarang, Tebo, Natuna, Banyuasin, Musi Banyuasin, Kulon Progo, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
