Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan mengalokasikan 150 unit bus sekolah kepada pemerintah daerah dan lembaga pendidikan sepanjang 2025 guna memperkuat akses transportasi siswa dan mendukung pemerataan layanan pendidikan nasional.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pengalokasian bus itu telah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, serta wujud komitmen pemerintah dalam menjamin tersedianya layanan transportasi publik yang lebih luas
"Sekaligus mendukung pemerataan akses layanan dasar bagi masyarakat," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Dia menyampaikan pengalokasian tersebut dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2025 tentang Alokasi Bantuan Bus Sekolah Ukuran Kecil Pada Tahun Anggaran 2025.
"Kami ingin memastikan para siswa mendapat akses transportasi laik dan aman sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan optimal," ujar Menhub.
Ia menyebutkan dari 150 unit bus, 28 unit diantaranya dialokasikan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat, yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo untuk memberikan akses pendidikan gratis yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia.
Menhub menyebut, pengalokasian bus sekolah rakyat dilakukan secara proporsional di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Maluku.
"Harapannya, bus ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah terutama untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat dan meningkatkan akses pendidikan yang aman dan terjangkau bagi peserta didik," imbuhnya.
Kemenhub mencatat alokasi 28 unit bus sekolah rakyat diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dengan rincian masing-masing satu Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, NTB, Kalimantan Tengah, Kalimatan Timur, Sulawesi Utara hingga Sulawesi Barat.
Sedangkan Pemprov Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Maluku Utara masing-masing dua bus. Sementara itu untuk Aceh, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan masing-masing mendapat alokasi tiga unit bus.
Secara keseluruhan, sebanyak 60 unit bus diserahkan kepada pemerintah daerah. Sementara 90 unit lainnya dialokasikan langsung kepada lembaga pendidikan di berbagai daerah.
Kementerian Perhubungan telah menerima 328 proposal permohonan bantuan bus sekolah dari pemerintah daerah dan lembaga pendidikan sepanjang 2025. Dari permohonan tersebut, sebanyak 162 proposal telah dilengkapi dengan data dukung yang lengkap.
Selanjutnya, Kemenhub melakukan verifikasi kembali untuk alokasi bantuan teknis bus sekolah ukuran minibus atau mikro Tahun Anggaran 2025 sebanyak 150 unit. Hal ini dilakukan agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
Selain dapat mendukung mobilitas para siswa dan operasional Sekolah Rakyat, adanya bus sekolah diharapkan dapat memberikan pemahaman budaya keselamatan berlalu lintas pada peserta didik.
“Kami berharap dengan adanya bantuan bus sekolah, dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta didik tentang transportasi yang berkeselamatan,” kata Menhub.
Baca juga: Mensos dan Menhub teken MoU, siapkan bus untuk Sekolah Rakyat
Baca juga: Menhub gandeng pengelola wisata, ingatkan publik pakai bus laik jalan
Baca juga: Menhub resmi serahkan bus sekolah kepada UMM
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
