Jakarta (ANTARA) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih menitikberatkan pada produktivitas dan daya saing global, seiring dengan tantangan manufaktur akibat dinamika geopolitik.
Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur dalam pernyataan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Rabu menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja tetap menjadi prinsip penting dalam pembangunan industri nasional.
Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus berjalan seimbang dengan kebutuhan peningkatan efisiensi dan fleksibilitas industri.
“Perlindungan tenaga kerja adalah hal yang prinsipil. Tetapi dalam konteks industri manufaktur, perlindungan itu harus berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan fleksibilitas industri," ujar dia.
Baca juga: HIMKI tekankan kebijakan terukur untuk jaga daya saing furnitur RI
Baca juga: HIMKI dorong pengembangan hub distribusi, sikapi dinamika global
Ia menjelaskan, tekanan terhadap industri manufaktur Indonesia tidak hanya berasal dari dinamika pasar global, tetapi juga dari berbagai faktor domestik, seperti produktivitas tenaga kerja yang belum optimal, hingga peningkatan biaya produksi.
Dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan, Abdul Sobur menilai pendekatan yang seragam tidak dapat diterapkan pada semua sektor. Ia mencontohkan, kebijakan kerja fleksibel seperti work from home (WFH) lebih relevan untuk sektor jasa, namun tidak sepenuhnya sesuai untuk manufaktur, khususnya yang bersifat padat karya.
HIMKI menilai, untuk memperkuat sektor manufaktur, kebijakan ketenagakerjaan harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha.
Sebagai langkah strategis, HIMKI mendorong kebijakan kerja fleksibel berbasis output dan produktivitas, pemberian insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan dan teknologi, hingga pengembangan sistem pengupahan yang mengakomodasi insentif kinerja.
Baca juga: HIMKI dorong penguatan pasar jaga industri mebel dari tekanan global
Baca juga: Kemenperin tekankan temu bisnis perkuat kerja sama IKM kerajinan
Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu memperkuat program peningkatan keterampilan tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan industri.
Ia mengingatkan bahwa persepsi di tingkat implementasi kerap dipengaruhi oleh dinamika komunikasi publik dan hubungan industrial di lapangan.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan Indonesia menjadi hub produksi manufaktur furnitur global melalui penguatan hilirisasi kayu berkelanjutan serta peningkatan daya saing industri nasional.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/3) menyampaikan industri furnitur merupakan model hilirisasi kayu yang krusial karena bersifat padat karya, mampu menciptakan nilai tambah, serta memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Baca juga: Kemenperin bantu IKM kerajinan perluas ekspor, penjualan Rp1,83 miliar
Sektor ini juga menyerap ratusan ribu tenaga kerja dan terhubung langsung dengan pasar global yang nilainya mencapai lebih dari 736,21 miliar dolar AS
Dalam lima tahun ke depan, Indonesia diproyeksikan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga mampu memimpin dalam aspek desain dan keberlanjutan.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
