Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyebut pentingnya mengoptimalkan bonus demografi dari pemerintah pusat.
Sekretaris Kemendukbangga/Sestama BKKBN Budi Setiyono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengemukakan pentingnya sinergisitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam konteks revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, melalui kerangka kebijakan kependudukan yang bersifat holistik, integratif dan komprehensif.
"Itu hanya bisa dilakukan kalau di dalam proses tata kelola kependudukan, khususnya dalam konteks optimalisasi bonus demografi, dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, tidak diserahkan secara otonom kepada pemerintah daerah," katanya.
Budi mengemukakan hal tersebut dalam rapat bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Sri Purwaningsih. Sri menyetujui bahwa pembangunan kependudukan meski dilakukan secara terpusat, juga harus melibatkan pemerintah daerah.
"Bagaimana menyikapi kabinet baru sesuai amanat Bapak Presiden, perlu adanya perubahan paradigma, ini output pembangunan keluarga dan pembangunan kependudukan harus dapat diwujudkan dengan kementerian ini, mutlak harus kita lakukan melibatkan pemerintah daerah," ujar dia.
Menurut dia, aspek kewenangan di daerah masih terbatas dengan UU 23/2014 tersebut.
"Pemerintah daerah itu sangat taat kewenangan, siapapun kita, penyelenggaraan pemerintahan dibatasi aspek kewenangan, aspek kewenangan daerah dibatasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini," tuturnya.
Ia menegaskan, paradigma perubahan dan output harus segera dilakukan melalui perwakilan BKKBN di tingkat provinsi yang menjadi kekuatan, sehingga setiap kantor di provinsi perlu mendapatkan penguatan untuk mendukung pemerintah daerah terkait pembangunan keluarga dan kependudukan.
Untuk mewujudkan optimalisasi bonus demografi, Kemendukbangga/BKKBN memiliki lima program terbaik hasil cepat atau quick win, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Anak Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya, dan Super Apps ‘Keluarga Indonesia’.
Tamasya sebagai salah satu quick win dilaksanakan untuk mencegah 71 ribu perempuan Indonesia yang enggan memiliki anak atau childfree, sekaligus menjadi wadah pemberian layanan pengasuhan anak usia dini yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas ibu bekerja.
Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada sekitar 55 persen perempuan yang bekerja, yang berarti 45 persen lainnya tidak bekerja.
Melalui Tamasya, maka perempuan bisa lebih berdaya untuk turut meningkatkan perekonomian di Indonesia.
Baca juga: Kemendukbangga: Sinergi K/L dan swasta hapus kekerasan gender
Baca juga: Kemendukbangga-Kemenko PMK kolaborasi mutakhirkan data stunting
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
