Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Tony Blair Institute (TBI) memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan digital di Jakarta (14/3).
Dalam pertemuan itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan prioritas pemerintahan digital yang saat ini dilaksanakan di Indonesia diharapkan dapat berperan sebagai pengungkit pembangunan.
"Untuk itu kolaborasi dengan berbagai pihak perlu terus dijalankan untuk akselerasi mewujudkan prioritas tersebut," kata Rini, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Ia menyebutkan pada pertemuan dengan tim TBI, pihaknya memperkuat kolaborasi khususnya pada pemerintahan digital.
Baca juga: Riset Ipsos ungkap preferensi masyarakat saat gunakan bank digital
Kedua pihak membahas bagaimana pemerintahan digital nantinya dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan serta pembahasan transformasi digital pemerintah yang sedang dan akan dilakukan, salah satunya terkait inklusi keuangan.
Pada pertemuan tersebut, Rini menyampaikan beberapa isu yang menjadi fokus prioritas pemerintahan digital dalam pembangunan saat ini.
Adapun strategi yang dilakukan pemerintah melalui digitalisasi dalam pembangunan di antaranya penurunan kemiskinan melalui dukungan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penerimaan negara yang berkaitan dengan sistem perpajakan, layanan digital untuk perizinan berusaha, serta administrasi pemerintahan melalui pengembangan layanan digital.
“Strategi ini diharapkan mendorong birokrasi pemerintahan yang lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ucap dia.
Baca juga: Ekonomi kemarin, Koperasi Merah Putih hingga pajak ekonomi digital
Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB menerapkan strategi prioritas melalui penerapan shared outcomes atau hasil bersama untuk meningkatkan efektivitas, rekonstruksi, dan sinergi antarprogram.
Disebutkan bahwa terdapat dua hasil bersama yang menjadi fokus, yaitu penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan transformasi digital pemerintah.
Dirinya berharap kerja sama dengan TBI dapat berlanjut dan berperan dalam akselerasi transformasi digital di sektor pemerintahan dengan perhatian pada beberapa hal.
Beberapa hal dimaksud, antara lain penguatan kolaborasi dan pendampingan strategis melalui pengembangan praktik terbaik global dalam adopsi platform digital pemerintah yang berkelanjutan (INA Pas, INA Ku, dan INA Gov).
TBI, kata dia, juga dapat melakukan sinergi dengan lintas pemangku kepentingan serta memfasilitasi akses dan kolaborasi dengan mitra pembangunan, termasuk peluang pendanaan dari lembaga donor global seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), dan Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme/UNDP).
Baca juga: Pajak dari ekonomi digital mencapai Rp1,22 triliun per 28 Februari
Untuk itu, ia berharap Kementerian PANRB bersama TBI juga dapat menyusun peta jalan dan visi kolaborasi yang berkelanjutan, mencakup indikator keberhasilan transformasi digital guna memastikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola berbasis teknologi.
Sementara itu, Country Director TBI Shuhaela Haqim mengaku siap melanjutkan kolaborasi bersama Kementerian PANRB dalam rangka mewujudkan pemerintahan digital di Indonesia.
TBI dan pemerintah Indonesia sudah melakukan kerja sama dalam bidang pemerintahan digital sejak tahun 2023.
“Tentunya TBI mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan Kementerian PANRB bersama instansi terkait dalam rangka mewujudkan pemerintahan digital di Indonesia,” kata Shuhaela dalam kesempatan yang sama.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
