Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk memutakhirkan data stunting demi kebijakan penurunan stunting yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam audiensi antara Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi dan Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono, kedua pihak menyatakan pentingnya ketersediaan data sebagai langkah pencegahan yang strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia.
"Setiap tahun dilakukan verifikasi dan validasi kurang lebih 20 persen dari keseluruhan data. Tahun ini jumlah pemutakhirannya lebih sedikit karena efisiensi. Tahun 2024 lalu kami telah mengumpulkan data 72 juta dari 84 juta keluarga. Data ini berbasis rumah tangga yang cukup komprehensif, tidak hanya numerik," ujar Budi dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) 52 Tahun 2009, Kemendukbangga/BKKBN diamanatkan untuk melakukan Pendataan Keluarga (PK) yang dilakukan setiap lima tahun sekali serta memutakhirkan datanya setiap di tahun.
Tahun ini, pemutakhiran PK menyasar 2-3 juta keluarga yang direncanakan dilakukan pada bulan Juli 2025. Untuk pemilihan sampel yang akan dilakukan verifikasi dan validasi, Kemendukbangga/BKKBN berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan prioritas data keluarga yang belum diperbarui sejak 2021.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, akan dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemenko PMK dengan Kemendukbangga terkait percepatan pencegahan dan penurunan stunting.
Sementara itu, Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi mengemukakan pentingnya membangun model dan metodologi yang tepat agar kolaborasi penurunan stunting dapat lebih tepat sasaran.
"Kemenko PMK membangun sebuah model untuk melakukan pencegahan. Namun, model ini belum ada metodologi yang pas. Prinsipnya, jika ada metodologi yang bagus dan terstandar, semua pihak bisa menerapkan hal yang sama sehingga kebijakan bisa bergerak secara bersama," ujar Imam.
Baca juga: Mendukbangga sebut data jadi kunci program Genting tepat sasaran
Hingga saat ini, terdapat 75.653.359 keluarga yang terdata melalui pendataan keluarga Kemendukbangga/BKKBN, dengan lebih dari 40 juta lebih pasangan usia subur yang menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan binaan dan layanan.
Baca juga: BPK lihat big data penting dalam tangani masalah stunting
Baca juga: Kepala BKKBN minta "input" data EPPGBM capai 95 persen pada akhir Juni
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
