Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menekankan perlunya memperhatikan disparitas angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) meskipun secara nasional rata-rata perempuan Indonesia melahirkan anak sudah ideal, yakni 2,11.
Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto pada pertemuan bersama Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) dalam rangka memperingati Hari Populasi Sedunia memaparkan data bahwa disparitas TFR masih terjadi di beberapa provinsi, misalnya Jawa Timur angka TFR sudah 1,98, sedangkan Sulawesi Tenggara masih di angka 2,49.
"TFR kita sudah di 2,11, jadi sebenarnya sekarang sudah relatif ideal dengan pertumbuhan penduduk 1,1 persen. Hanya memang ada disparitas, ada yang di bawah 2, itu ada empat provinsi. Ada yang memang sudah ideal, tetapi banyak juga yang di atas 2,2, bahkan ada yang sampai di atas 2,5 seperti di Nusa Tenggara Timur (2,7) dan Papua (2,67)," katanya.
Untuk itu, menurut dia, pemerintah akan terus mendata faktor-faktor penyebab tingkat kesuburan rendah di beberapa wilayah Indonesia karena ke depan hal tersebut bisa mengancam pertumbuhan penduduk.
"Kalau dengan TFR nasional 2,11 dan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,1 persen, artinya rata-rata secara nasional sudah ideal, sesuai dengan amanah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) penduduk tumbuh seimbang dan sudah ideal, tetapi kita harus memastikan bahwa jangan sampai ada yang krisis kesuburan, jangan sampai kita masih bergulat dengan adanya penduduk yang tidak terkendali," ujar dia.
Baca juga: Kemendukbangga: Peta jalan kependudukan tentukan kesejahteraan rakyat
Ia menyebutkan, saat ini pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan yang asimetris, artinya satu kebijakan tidak lagi diberlakukan untuk seluruh wilayah, tetapi menyesuaikan dengan kondisi geografis, demografis, atau kondisi-kondisi lainnya di suatu daerah yang akan disusun dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
"Masing-masing daerah akan menyusun rencana aksi. Ada 30 indikator, di dalamnya termasuk ada indikator TFR, pernikahan usia anak, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), stunting, yang mana rencana aksinya dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah," ucapnya.
Ia menegaskan, PJPK sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis di setiap daerah. Selama ini, Kemendukbangga/BKKBN juga telah melakukan internalisasi ke setiap pemerintah daerah dengan terus mengawasi dan mengevaluasi capaian masing-masing.
PJPK, lanjut dia, tidak hanya menjaga penduduk tumbuh seimbang, tetapi juga mengarah pada kualitas sumber daya manusia dan pemerataan penduduk yang akan diturunkan ke provinsi, kabupaten, dan kota dengan rencana aksi dari masing-masing daerah.
Baca juga: Indonesia paparkan keberhasilan turunkan TFR pada ICPD di New York
"Daerah akan merancang rencana aksi. TFR yang masih tinggi, bagaimana dia mencoba agar penduduk tumbuh seimbang, kalau sudah dua dijaga, di bawah dua harus hati-hati. Angka kritisnya itu 1,5, kalau sudah turun, susah untuk naik lagi seperti Thailand dan Jepang," tuturnya.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
