Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 11 tahun berturut-turut sejak tahun 2014.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Dalam rapat tersebut, Tito menyampaikan realisasi belanja Kemendagri 2024 sebesar Rp5,16 triliun atau 96,55 persen dari pagu anggaran sebesar Rp5,3 triliun.
"Atas realisasi ini BPK telah memberikan opini, 11 kali berturut-turut sejak 2014, Wajar Tanpa Pengecualian, termasuk 2024," kata Tito di Jakarta, Selasa.
Tito mengungkapkan penilaian WTP tersebut adalah indikator bahwa Kemendagri dianggap mampu untuk mengelola keuangannya oleh BPK.
Baca juga: Mendagri: Kawal program strategis dengan sinergi pusat-daerah
"Artinya, secara implisit, Kementerian Dalam Negeri dalam realisasi anggarannya dianggap efisien, efektif, transparan dan akuntabel, artinya dapat mengelola keuangan tersebut," ujarnya.
Tito mengungkapkan penilaian soal pengelolaan keuangan Kemendagri juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
"Nilai kinerja Anggaran Kemendagri 2024 dengan nilai sebesar 93,68 atau kategori Sangat Baik, berdasarkan penilaian dari Kementerian Keuangan," kata Tito.
Selanjutnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memberikan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tahun 2024 dengan nilai sebesar 77,90 atau Predikat Sangat Baik (BB) atau meningkat dari nilai 75,90 pada Tahun 2023.
Baca juga: Mendagri ingatkan soal kewajiban-sanksi kepala daerah dalam UU 23/2014
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2024 sebesar 88,92 atau Kategori A- atau naik dari Nilai 85,05 pada tahun 2023.
Lebih lanjut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)//Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan skor 98,95 atau Sangat Baik terhadap Kemendagri berdasarkan parameter Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)
"Kami berterima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang selalu melakukan pengawasan kepada Kemendagri dan BNPP, nilai-nilai yang cukup baik tersebut tidak lepas dari pegawasan Komisi II DPR RI," tuturnya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
