Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) mempertahankan tren penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dengan terus memperkuat pengendalian harga pangan.
Meski kondisi inflasi mulai membaik, pemerintah daerah diminta tetap mewaspadai komoditas yang masih memicu kenaikan harga, terutama beras dan minyak goreng.
"Yang kita lakukan sehari-hari adalah fokus makanan, minuman, dan tembakau. Tentunya kita tidak berpuas diri, tetap kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar makanan, minuman, dan tembakau ini tidak terjadi kenaikan-kenaikan yang signifikan," kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7).
Baca juga: BPS: Inflasi Bengkulu Januari-Juni terkendali dan harga perlu dijaga
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan upaya pengendalian inflasi mulai membuahkan hasil. Hingga 3 Juli 2026, hanya delapan provinsi yang masih mengalami kenaikan IPH, satu provinsi relatif stabil, dan 29 provinsi lainnya tercatat mengalami penurunan.
Meski demikian, BPS mengingatkan masih terdapat sejumlah komoditas yang perlu mendapat perhatian. Beras dan minyak goreng tercatat memiliki level harga yang masih tinggi di berbagai daerah.
Sementara itu, bawang putih mengalami inflasi sebesar 6,88 persen pada Juni 2026 akibat meningkatnya biaya impor yang dipengaruhi penguatan dolar AS terhadap rupiah.
Di sisi lain, harga cabai merah, bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras menunjukkan tren yang semakin membaik.
Tomsi menjelaskan inflasi nasional secara year-on-year pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen, sedangkan inflasi year-to-date mencapai 1,79 persen.
Baca juga: Purbaya sebut inflasi Juni dipicu harga BBM dan pangan yang fluktuatif
Menurut dia, kenaikan inflasi tidak hanya dipengaruhi harga pangan, tetapi juga kelompok transportasi akibat penyesuaian harga BBM nonsubsidi serta kelompok perawatan pribadi yang terdampak kenaikan harga emas dunia.
Oleh karena itu, kata Tomsi, pemerintah akan terus memusatkan pengendalian pada sektor pangan yang dapat diintervensi secara langsung melalui berbagai langkah di daerah.
Tomsi berharap seluruh Pemda memanfaatkan data BPS sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi.
Dengan koordinasi yang kuat dan intervensi yang tepat sasaran, menurut dia, tren penurunan IPH diharapkan terus berlanjut sehingga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Baca juga: BI: Inflasi Juni terjaga, didukung sinergi pemerintah pusat dan daerah
Baca juga: BI perkuat koordinasi terkait inflasi di tengah ketidakpastian global
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
